Sabtu, 17 November 2018 |
Advetorial

SKPD Diminta Siapkan SDM Pengelola Barang Berbasis SIMDA

Jumat, 05 Juni 2015 02:57:29 wib
Sekda Provinsi Jambi, H Ridham Priskap (doc.jambidaily.com)

JAMBIDAILY ADVETORIAL-Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, H.Ridham Priskap,SH,MH,MM meminta SKPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas sebagai pengelola barang berbasis SistemInformasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD).

Pernyataan ini disampaikannya saat membuka sosialisasi dan implementasi SIMDA BMD tingkat Provinsi Jambi di ruang Mayang Mangurai Bapeda Provinsi Jambi, Kamis (04/06).

Acara tersebut berlangsung selama dua hari dan diikuti oleh 60 peserta dari utusan SKPD di lingkup Pemprov Jambi dan BPK AD.

Dalam acara tersebut yang menjadi narasumber adalah Kabid APD Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Drs. Rajiun Sitohang, ME.
 
Menurut Sekda, SIMDA yang diberikan oleh BPKP ini akan mempermudah jajaran pemerintah Provinsi Jambi dalam proses pengelolaan aset.

“Ini hanya merupakan sistem untuk mempermudah kerja,  kembali lagi kepada operatornya. Jika SDM nya tidak mampu seperti tidakakurat dalam memasukkan data maka tidak akan akurat juga akrual basis. Kalau sudah tertib suatu saat sistem ini bisa akan online ke SKPD. Dan kalau sudah online tidak akan ada masalah lagi tentang sinkronisasi. Sekarang SKPD harus siapkan SDM dan perangkatnya hingga WTP sudah menjadi keniscayaan,” tegasnya.

Sekda menyatakan bahwa masih banyak permasalahan berkaitan dengan penatausahaan barang milik daerah. Dan kegiatan sosialisasi implementasi SIMDA BMD ini dapat memberi manfaat bagi pejabat pengurus barang dalam pengelolaan barang milik daerah.

Sosialisasi ini bertujuan meminimalisasi pelanggaran dan keraguan pejabat pengelola barang dalam melaksanakan tugasnya.

“Kegiatan hari ini merupakan upaya untuk menyeragamkan langkah dan tindakan dalam penatausahaan barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Saya memahami betul bahwa salam satu kendala kita selama ini dalam mempertahankan opini WTP adalah penatausahaan barang milik daerah,” jelasnya.

Selanjutnya Sekda juga berhadap agar SKPD mengurangi ketidakprofesionalan para pejabat pengelola barang daerah dalam melaksanakan tugasnya, karena melalui implementasi SIMDA BMD ini Pemda terbantu karena data yang diperlukan dapat diperoleh dengan cepat.

Masalah pengelolaan keuangan daerah dan penatausahaan barang milik daerah terkait erat dengan penyusunan anggaran.
Kemudian, Sekda juga mengingatkan komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi di bidang keuangan melalui tiga langkah penting yaitu Pertama komite dari pemangku kepentingan untuk menerapkan akrual basis secara penuh, kedua,peningkatan SDM atau kompetensi personil di bidang akuntansi, ketiga peningkatan teknologi informasi melalui upgrading sistem termasuk SIMDA BMD.

SIMDA merupakan singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Sejak tahun 2003, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah membentuk Satuan Tugas Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah  (SIMDA), dengan tugas:

Pertama, Mengembangkan/membuat dan melakukan pemutakhiran  Program Aplikasi Komputer SIMDA yang berkaitan dengan pembangunan / peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam rangka pemenuhan kebutuhan manajemen daerah, mengarah ke grand design Data Base Management System (DBMS).

Kedua, memberikan bimbingan teknik / pelatihan kepada Satgas SIMDA Perwakilan BPKP yang akan ditugaskan dalam asistensi/implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA.
Ketiga, membantu Satgas SIMDA Perwakilan BPKP melakukan asistensi implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA pada pemerintah daerah.

Tujuan pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah ini adalah: menyediakan Data base mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah.

Kemudian, menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik. Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. (jambidaily.com/HMS/MAR)

KOMENTAR DISQUS :

Top