Kamis, 15 November 2018 |
Hukum

Sonny: Damanhuri "Telah Mengakui" Jika Objek Sengketa Berada di Wilayah Kota Jambi

Kamis, 08 November 2018 15:09:51 wib
Situasi sidang, Saat Damanhuri menjelaskan Sertfikatnya kepada Hakim/Foto: Hendry Noesae/jambidaily.com

JAMBIDAILY HUKUM - Lanjutan sidang gugatan Djoni NGK terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Jambi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kali ini (Kamis,9/11/2018) hadirkan saksi bernama Damanhuri (70). 

Sonny Jantri Putra Pardede SH yaitu Salah satu kuasa hukum dari Ivantanri dkk dalam hal ini sebagai Tergugat II Intervensi, menganggap keterangan yang diberikan secara tidak langsung telah mengakui.

"Secara tidak langsung Damanhuri itu telah mengakui jika objek sengketa tanah berada dalam wilayah pemerintah kota Jambi," Tegas Sonny, kepada jambidaily.com, seusai sidang.

Damanhuri mengklaim bahwa sertifikat tanah yang saat ini dipegang Djoni NGK, sertifikat hak milik (SHM) nomor 867, Desa/Kelurahan Muara Kumpeh tertanggal 19 Nopember 2014, dengan surat ukur Nomor: 25/Muara Kumpeh/2014 tertanggal 1 september 2014 yang diterbitkan oleh Kepala pertanahan nasional kabupaten Muaro Jambi dengan luas 19.742 meter bujur sangkar, awalnya adalah milik dia dan Maryati, A Rachman, Hanipah serta Aminah.

Fakta tergambar dalam penjelasannya di muka persidangan yang dipimpin oleh Ketua PTUN Jambi Irhamto SH tersebut, ialah benar titik lokasi tanah warisan turun-temurun itu berada dalam wilayah kota Jambi dan dia juga sempat memberikan keterangan bahwa mengajukan pembuatan sertifikat pada tahun 2012 ke BPN Kota Jambi namun ditolak karena masuk dalam wilayah kabupaten Muaro Jambi.

"Saya pernah mengajukan ke BPN kota Jambi untuk pembuatan sertifikat tanah namun ditolak karena masuk dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan dari data bahwa tidak ada sertifikat atas nama lain selaku pemilik tanah itu. Jelas tidak ada karena tanah itu milik kami sampai akhirnya dibeli Djoni NGK," Jelas Damanhuri.

Namun Damanhuri beberapa kali terlihat kebingungan, berusaha mengingat dan terkesan berbelit-belit menjawab pertanyaan hakim termasuk kuasa hukum, baik dari pihak Djoni NGK maupun Ivantari dkk, tentang sejak kapan tanah sengketa itu masuk dalam wilayah kabupaten Muaro Jambi.

Saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum Djoni NGK selaku penggugat, dianggap sebagai kunci untuk membuktikan sengketa yang sudah sampai di tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan MA No.821.K/PDT/2018, mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi; Ivantanri, Hendra Wijaya, Soeseno, Oee Lie alias Rudy Suryanto dan Uyanto. Membatalkan putusan pengadilan tinggi Jambi No 66/PDT/20117/PT JMB tanggal 26 oktober 2017 yang membatalkan putusan pengadilan negeri sengeti No 3/Pdt.G/2017/PN Snt tanggal 3 agustus 2017. 

"Sangat jelas, dari keterangan-keterangan yang saksi berikan. Saksi hanya berdasarkan pengakuan-pengakuan bukan bukti yang benar-benar valid untuk memberikan fakta dipersidangan. Beberapa pertanyaan kami, jawaban saksi benar-benar mengarah kepada pengakuan walaupun secara tidak langsung diucapkan," Ungkap Sonny.

Pada sidang berikutnya (Kamis, 15/11/2018) mendatang, Kuasa Hukum Ivantanri dkk akan mendapat giliran untuk hadirkan saksi di persidangan.

"Kami akan hadirkan saksi di sidang berikutnya, dua orang saksi. Nanti bandingkan sendiri," Pungkas Sonny.

 

(Hendry Noesae)

 

 

Berita Terkait:

KOMENTAR DISQUS :

Top