Selasa, 17 Juli 2018 |
Peristiwa

Surat Izin HGU Kaswari Unggul dari BPN, Diduga 'Tidak Jelas dan Serobot' Lahan Petani di Tanjabtim

Kamis, 19 April 2018 22:33:27 wib

JAMBIDAILY MUARASABAK - Puluhan petani yang berasal dari Kecamatan Geragai, Muarasabak Barat dan Dendang, Kamis (19/4/2018) mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim). Puluhan petani tersebut  menyuarakan terkait surat keputusan Hak Guna Usaha (HGU) PT Kaswari Unggul yang dikeluarkan BPN pada tanggal 19 Maret 2018.

Surat keputusan berimbas pada lahan petani di Tiga kecamatan. Dimana lahan yang selama ini digarap para petani, tiba-tiba masuk dalam HGU PT Kaswari Unggul setelah terbitnya izin.

"Kami minta pemerintah meninjau kembali terkait surat yang sudah dikeluarkan, karena surat tersebut lahan yang selama ini kami garap tiba-tiba masuk dalam kawasan HGU PT Kaswari Unggul," tegas Muhammad, Ketua Kelompok Petani Suka Maju dalam orasinya.

Bukan hanya meminta pihak BPN melakukan peninjauan terhadap izin yang sudah dikeluarkan, petani juga meminta pemerintah melakukan pengukuran ulang, terutama lahan yang berada di Kecamatan Geragai yang luasannya mencapai 1.200 ha. 

"Cabut izin Kaswari Unggul, dan pemerintah harus meninjau ulang kembali izin yang sudah dikeluarkan," pinta Muhammad yang disambut suara riuh para petani.

Selain itu, masyarakat menilai dari segi penyerapan tenaga kerja, Kebanyakan yang ada saat ini berasal dari luar daerah Tanjabtim yang didatangkan pihak Kaswari, sementara masyarakat setempat hanya menjadi penonton. 

"Kami minta pemerintah mencabut izin kaswari, karena izin tersebut cacat hukum. Bahkan ada pemalsuan dokumen yang menyebutkan saya (Muhammad, red) meneken MoU, padahal tidak ada saya meneken MoU," ungkapnya.

"Kalau aspirasi yang kita sampaikan hari ini tidak ditindaklanjuti pemerintah, kami akan melaporkan ke BPN Pusat dan ke Polri," tegasnya lagi.

Tidak jauh berbeda apa yang diungkapkan Muhammad, Hayat salah seorang petani Teluk Dawan, Kecamatan Muarasabak Barat menyesalkan atas izin HGU yang dikeluarkan BPN. Selama ini dirinya menggarap lahan yang seluas 2 hektar turun menurun dari keluarganya. Namun setelah keluar keputusan pemerintah terkait izin, lahannya masuk dalam HGU PT Kaswari Unggul.

"Miris mendengar keputusan pemerintah, Sebelum keputusan keluar, Kaswari tidak pernah melihat batas lahan, setelah keputusan keluar baru Kaswari memelihara batas dan itu masuk dalam lahan saya," keluhnya.

Belum lagi permasalahan ganti rugi lahan yang belum selesai dari 140 hektar, baru 44 hektar yang diganti rugi. 

"Ganti rugi lahan saja belum selesai, ditambah lagi keluarnya izin HGU ini, pemerintah harus meninjau kembali, atau hanya Perusahaan punya modal makanya mudah mengurus izin sampai ribuan hektar, sedangkan kami masyarakat yang mau mengurus 2 hektar susah keluar izinnya," keluh Hayat. 

Usai menyampaikan orasi di halaman kantor BPN, perwakilan petani menuju aula kantor BPN dan menanyakan secara langsung ke BPN terkait izin HGU PT Kaswari Unggul. (*)

Penulis: Hendri R
Editor: Hendry Noesae

KOMENTAR DISQUS :

Top