Kamis, 21 Juni 2018 |
Politik

Telusuri Bantuan ke DKP Tanjabbar, Ini Kata Inspektorat

Sabtu, 07 Mei 2016 07:56:53 wib
Audit Inspektorat (google.co.id)

JAMBIDAILY POLITIK-Saat ini tim Inspektorat Tanjabbar melakukan penelusuran keberadaan kapal-kapal dan pompong bantuan dari Kementrian yang disalurkan melalui DKP Tanjab Barat.

“Pak Bupati minta kami meneliti kebenaran dan keberadaan bantuan-bantuan tersebut. Karena ada yang melaporkan hal ini ke Polda Jambi dan Kejati Jambi,”ungkap Kepala Inspektorat H, Johanes Chaniago, baru ini melalui Inspektur Pembantu, Drs SPS Simanjuntak.

Menurutnya, laporan masyarakat tersebut juga ditembuskan kepada Bupati Tanjab Barat, Dr Safrial. Maka dari itu, Bupati langsung mengintruksikan kepada inspektorat untuk meneliti kebenaran laporan tersebut dan mencari dimana keberadaan kapal bantuan yang dimaksud.

"Laporan yang harus kami teliti, satu unit kapal jenis viber bernama Inka Mina 91 dan 12 unit pompong bantuan dari Kementrian Kelautan pada 2011, yang dilaporkan terjadi dugaan penggelapan,"sebutnya.

Dari hasil penelitian, kapal jenis viber masih ada dipelabuhan TPI parit 7 dan  barang tersebut (Kapal) sudah di dokumentasikan. Sedangkan untuk jenis pompong masih belum bisa diteliti. Karena si penerima bantuan diperkirakan masih berada di laut.

"Kalau khusus untuk jenis pompong, Pihak kita belum bisa komentar karena sejauh ini belum bisa menemui penerima terhadap pompong tersebut,"ungkapnya.

Namun, Menurut rencana pihaknya akan menghubungi pihak penerima terlebih dahulu untuk dimintai keterangan dalam masalah ini.

"Kalau tidak ada halangan pekan ini kita akan menemui pihak penerima, sebab nelayan penerima pompong ini setiap hari sibuk melakukan aktifitasnya dilaut. Jadi sekarang kita belum bisa ketemu sama mereka,"terang Simanjuntak.

Terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tanjabbar, H Husaini, membantah adanya dugaan penggelapan kapal Bantuan Inka Mina dan 12 unit pompong dari pusat.

"Inka Mina masih ada, cuma pernah dibawa ke Riau dan lama tidak pulang. Dan sekarang telah kami tarik. Pompong juga jelas penerimanya,"jelas Husaini.

Hanya saja, untuk 12 unit bantuan pompong yang diberikan pada tahun 2011 itu, ada kodnisinya yang sudah tidak utuh lagi.

"Inikan bantuan tahun 2011 lalu, dan pompong ini terbuat dari kayu. Kalau kayu kan biasanya ketahanannya paling dua tahun. Jadi banyak yang sudah rusak,"ujarnya.

"Silahkan kalian cek lagi, kalau menurut kami setelah dicek pompong itu masih ada,"tandasnya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) untuk Tanjab Barat, Syaifullah, mengaku mendengar perihal laporan tersebut. bahkan dirinya juga akan membuat laporan yang sama. Terutama terkait banyaknya peralatan kapal bantuan yang hilang atau dijual. Khususnya untuk peralatan tangkap dan navigasi.

“Saya mendengar itu sudah dilaporkan ke hukum. Saya juga dapat kabar peralatan tangkap dan navigasi itu dijual. Sebab harganya memang sangat mahal,”ungkap Syaifullah.

Dia berharap agar pihak Inspektorat mampu bekerja sebagaimana fungsinya sebagai inspektur di pemerintahan. Agar segala kekeliruan yang sifatnya merugikan bisa diberikan tindakan. Jika itu melanggar hukum, maka harus diproses secara hukum.

“Kita berharap Inspektorat tidak main mata dengan pihak DKP. Agar mereka yang telah menyalahgunakan bantuan bisa diproses hukum sebagai pelajaran,”ungkap Syaifullah.

Disebutkan Ketua HNSI ini, bantuan kapal dan pompong itu sifatnya bergulir. Tetapi pada kenyataannya hal itu tidak terjadi. Dan dirinya menyatakan banyak kekeliruan dari pemberian kapal dan pompong dari kementrian.

"Banyak nelayan yang tidak sanggup mengelola pompong. Kita menyarankan agar bantuan digulirkan kepada yang mampu atau dikembalikan ke Kementrian.(jambidaily.com/RZA)

KOMENTAR DISQUS :

Top