Senin, 22 Oktober 2018 |
Hukum

Terlambat Buat Dokumen Penduduk, Dukcapil Wacanakan Terapkan Sanksi Denda

Senin, 05 Maret 2018 19:38:06 wib
Kepala Dinas Dukcapil Tanjabtim, Syahruddin

JAMBIDAILY HUKUM-Merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 24 tahun 2013 terkait perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni pelayanan tidak dipungut biaya (gratis).

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), berencana akan menerapkan sanksi denda bagi yang terlambat mengurus pembuatan dokumen kependudukan.

Kepala Dinas Dukcapil Tanjabtim, Syahruddin, saat ditemui belum lama ini mengatakan, keterlambatan pembuatan dokumen kependudukan itu dengan jangka waktu sekitar 60 hari. Jika melebihi batas waktu, maka akan dikenakan sanksi denda.

"Untuk dendanya bervariasi, dari besaran Rp 20.000, Rp 30.000, Rp 40.000 dan sampai paling besar Rp 50.000. Maka dari itu, jika ada perubahan dokumen kependudukan, masyarakat harus cepat mengurusnya, kalau terlambat bisa dikenakan denda," terangnya.

Sementara, bagi masyarakat kurang mampu atau miskin, bisa menunjukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Dengan begitu, masyarakat tidak perlu lagi membayar denda.

"Untuk masyarakat tidak mampu asal memiliki SKTM. Kalau itu (SKTM, red) ada, tidak perlu bayar," sebutnya.

Selain itu, lanjut Syahruddin, denda keterlambatan pembuatan dokumen kependudukan juga berlaku terhadap Warga Negara Asing (WNA) untuk membuat Surat Keterangan Pindah Tetap (SKPT). Jika terlambat mengurusnya, yang bersangkutan akan dikenakan denda kurang lebih sekitar Rp 2 juta.

"WNA ini biasanya banyak di perusahaan-perusahaan, seperti di PetroChina. Disitu kan ada WNA,"tegasnya.

Dijelaskannya, jika wacana ini bisa berjalan, setidaknya bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanjabtim.

"Ini salah satu yang kita kejar, karena bisa menambah PAD Tanjabtim. Namun semua itu tergantung Pak Bupati, apakah beliau menyetujuinya atau tidak. Semuanya perlu kajian terlebih dahulu. Mungkin satu atau dua tahun kedepan bisa diterapkan, jika disetujui,"pungkasnya.

Penulis    : Hendri R

KOMENTAR DISQUS :

Top