Senin, 19 November 2018 |
Jurnal Publik

UANGKU JANGAN “DIEMUT”

Senin, 05 September 2016 20:16:58 wib
Franky Roby Saputra Hutabarat

Oleh : Franky Roby Saputra Hutabarat (*)

JAMBIDAILY JURNALPUBLIK-Perkembangan Sistem Pembayaran pada awalnya dimulai dengan Sistem barter. Barter adalah metode yang digunakan untuk bertukar barang dan jasa.

Sejarah barter dapat ditelusuri kembali hingga tahun 6000 SM. Berbagai barang pernah digunakan sebagai standar barter semisal tengkorak manusia. Item lain yang populer digunakan untuk pertukaran adalah garam. Sistem ini digunakan selama berabad-abad sebelum penemuan uang.

Ketika uang sudah digunakan dan diatur secara hukum, lalu bagaimana jadinya jika alat pembayaran itu diganti dengan suatu barang? Bukankah sistem barter sudah lama tinggalkan oleh peradaban modern ini ?

Pengaturan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah diatur dalam Undang Undang No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Berdasarkan undang-undang tersebut, Mata Uang yang dimaksud adalah satuan mata uang Republik Indonesia yakni Rupiah.

Rupiah merupakan pembayaran yang sah (Legal Tender) serta diwajibkan kepada setiap orang atau badan yag berada di wilayah NKRI menggunakan uang Rupiah untuk pembayaran. Tetapi dewasa ini banyak dijumpai seoalah-olah barang dijadikan alat pembayaran. Seperti permen sebagai pengganti uang kembalian diwarung-warung.
Yang harus dipahami adalah uang kembalian merupakan suatu hak bagi konsumen. berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha dapat diancam pidana maksimal 2 tahun penjara dan denda maksimal 5.000.000.000,00 ketika pelaku usaha tanpa persetujuan konsumen memberikan permen sebagai pengganti uang kembalian. Kecuali pengembalian uang receh menggunakan permen disepakati antar keduanya.

Sebagian Konsumen di Indonesia masih belum begitu menyadari bahkan menyepelekan penggantian permen sebagai uang kembalian belanjaan. padahal itu merupakan hak konsumen. Ini berbeda dengan yang terjadi di beberapa Negara dimana konsumennya sudah terdidik soal hak, bukan hanya soal nilai uangnya. Dalam hal ini, konsumen berhak menolak dan melaporkan kepada petugas Diperindag, Perbankan, atau kepolisian karena sudah merupakan bagian dari pelanggaran pidana.

Penggantian uang kembalian menggunakan permen kerap terjadi, baik dalam Usaha Mini market sekelas Ritel dan Usaha-usaha kecil berupa ‘warung’ yang dikelola masyarakat. Alasan yang kadang digunakan untuk mengganti permen ini adalah tidak adanya pasokan uang receh dalam usaha tersebut,  sehingga memaksa untuk menukar uang kembalian kepada barang jualannya. Bahkan terkadang permen sudah disiapkan di depan meja kasirnya. tindakan pengembalian uang dengan permen yang dilakukan pelaku usaha merupakan tindakan wanprestasi.

Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo Suryono pada website AntaraNews.com tanggal 29 juli 2015 pedagang yang mengganti uang kembalian dengan permen bisa dipidanakan dengan ancaman hukuman penjara maksimal satu tahun dan denda Rp200 juta.

"Pedagang atau siapapun harus memahami aturan ini dengan baik, jangan sampai melakukan pelanggaran. Masyarakat berhak melapor kepada polisi bila mengalami kejadian seperti ini. Uang rupiah adalah alat tukar yang resmi, tak bisa diganti-ganti” ucapnya.

Perkataan Suryono tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaiman telah diubah dalam Peraturan Perpu nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam pasal 2 ayat (3), setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan peraturan Bank Indonesia.

Sedangkan sanksi bagi dengan yang sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan pasal 2 ayat (3) , maka yang berlaku ialah pasal 65 UU BI yakni diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1(satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan serta dengan sekurang-kurangnya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 ( enam juta rupiah).

Dalam rangka menegakkan hal ini, penulis mengajak berbagai pihak bersinergi demi kepentingan masyarakat. Bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia yang bertugas menjaga Stabilitas Nilai Rupiah, hendaknya dapat mengeluarkan kebijakan yang efektif  dalam pengedaran jumlah uang nominal kecil di masyarakat agar tidak dapat memberi celah kepada pelaku usaha untuk berbuat curang.

Begitu juga dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Perlindungan Konsumen untuk bertindak aktif dalam menanggulangi hal ini. Yang utama adalah masyarakat agar peka dan peduli terhadap Rupiah. Kalau kata peribahasa, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, jadi jangan kita remehkan uang pecahan kecil.
Mari kita kelola keuangan kita dengan bijak, gunakan Rupiah dalam setiap transaksi, kenali dan dukung hak-hak konsumen Indonesia. Uang bukan untuk diemut. (*)

Penulis adalah :
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi Angkatan 2013 dan
Ketua Generasi Baru Indonesia (GenBI) Jambi 2016
HP/WA : 089656935979

 

KOMENTAR DISQUS :

Top