Kamis, 21 Juni 2018 |
Ekonomi

ULP Merangin Dituding Ilegal

Selasa, 22 September 2015 16:21:54 wib
ilustrasi ULP (google.co.id)

JAMBIDAILY MERANGIN-Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin kembali disorot. Giliran Unit Layanan Pelelangan (ULP) Barang dan Jasa di Kabupaten Merangin diketahui tidak memiliki payung hukum jelas, bahkan keberadaan ULP dituding ilegal.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merangin, Isnedi, Senin (21/9) kemarin. Dia mengatakan, tempat pelaksanaan tender dan lelang proyek di Merangin itu tidak memiliki dasar hukum.

Dijelaskan Isnedi, ULP di Merangin yang menguasai seluruh proyek APBD tahun 2015 dengan nilai lebih dari Rp 300 miliar, seharusnya berdiri sendiri atau menjadi instansi sendiri, seperti kantor dengan eselon IIIA.

Pengukuhan ULP menjadi instansi atau kantor, kata Isnedi, harus diperkuat dengan Peraturan Daerah. Sementara untuk ULP Merangin, statusnya masih mengambang, apakah bersifat adhoc (sementara) ataukah bersifat permanen.

‘’ULP itu ilegal karena tidak memiliki payung hukum jelas, jika berdiri sendiri harus ada dasar hukum seperti Peratuan Daerah (Perda), nah ULP kita ini hanya Perbup sebagai dasarnya, apa itu tidak ilegal,” katanya.

Isnedi memastikan jika ULP di Merangin hanya berdasarkan Peraturan Bupati dan masih dibawah Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Merangin. Pihak DPRD Merangin sendiri tidak pernah membahas Perda terkait Pembentukkan ULP. Dengan kata lain, ULP di Merangin masih melekat dengan SKPD yang ada di Merangin dan tidak berdiri sendiri.

‘’Tidak ada pengajuan Perda untuk ULP ini, ULP di Merangin ini hanya berdasarkan Perbup saja,’’tegas Isnedi.

Mengacu kepada daerah lain diluar Provinsi Jambi, kata Isnedi, ULP yang masih melekat dengan SKPD dan tidak berdiri sendiri, maka pembentukkan ULP itu sendiri bergantung dari proyek yang akan ditenderkan. Setelah pelaksanaan tender itu dilaksanakan, maka ULP tersebut harus dibubarkan sesuai aturan yang berlaku.

Sementara ULP Merangin, menurut Isnedi, telah mengurus ratusan Milyar proyek tender dalam beberapa tahun terakhir dan tidak pernah dibubarkan. Isnedi mengaku bingung atas kebijakan Pemkab Merangin yang mendirikan ULP tanpa kekuatan hukum jelas.

‘’Harusnya ULP kita ini statusnya Adhoc (Sementara), jika ada tender baru bekerja, kalau tidak kembali ke tempat mereka masing-masing, nyatanya berbanding terbalik dengan aturan berlaku,” tegas Ketua DPC Gerindra ini.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi III DPRD Merangin, Erlambng, menurutnya ULP jelas melanggar aturan tentang jasa kontruksi, harusnya pegawai yang ditugaskan di ULP itu mengetahui mana yang benar dan salah.

‘’Apa mereka (Pegawai) ULP itu tidak mengerti mengenai aturan, mengapa dilanjutkan jika salah, sekarang timbul lagi persoalan mereka memenangkan satu perusahaan tanpa dasar yang jelas,” terangnya.

‘’Dia berharap kepada Bupati mengkaji ulang keberadaan ULP ini, dan kita minta ULP dibubarkan,” ujarnya.

Terpisah, Kepala ULP, Masdivia Syirdrata Sakti, diwawancarai harian ini, tidak menepis tudingan dari DPR tersebut, dimana menurutnya berdasarkan Peraturan Kepala (Perka) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No 5 tahun 2012, kemudian Perka LKPP No 2 tahun 2015 dan perka LKPP no 5 tahun 2015.

‘’Intinya ULP, merupakan suatu unit organisai pemerintah daerah yang berfungsi melaksankan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), yang bersipat permanen, dapat bediri sendiri, atau melekat pada unit yang sudah ada,” kata Masdivia.

‘’Kalau ilegal tidak mungkin, namun perlu disadari memang ULP yang sekarang ini belum permanen, masih melekat pada bagian yang sudah ada yakni bagian dari Ekobang Setda Merangin,” jelasnya.

Terkait yang dituding DPRD, yang mengtakan ULP ilegal, Masdivia mengklaim tidak mungkin ilegal yang jelas ULP Merangin belum mandiri, selain itu untuk diketahui ULP terbentuk berdasarkan Perpres. Namun demikian kata Masdivia, dirinya baik secara pribadi mapun kedinasan senang kritikan DPRD tersebut. Dengan catatan kedepanya ULP bisa di bentuk pemanen, mandiri, agar hasilnya bisa maksimal.

‘’Kalau berpegang pada Perbub saja, boleh dikatakan ULP masih berstaus seperti ini saja, kalau DPRD ingin ULP permanen tetapkan melalui Perda, otomatis dengan Perda jelas dasar ULP lebih kuat dan jelas,” bebernya.

Terakhir Dia mengatakan, ULP yang berperan sebagai lembaga penunjang seluruh Dinas instansi tidak bagus jika melekat di salah satu Kabid di Sekda, karena ULP merupakan salah satu lembaga teknis.

‘’Seharunya ULP dapat di bentuk setara dengan eselon II, eselon III, atau eselon IV, sesuai dengan kebutuhan pengelolaan PBJ,” tutupnya.(jambidaily.com/NZR)

KOMENTAR DISQUS :

Top