Senin, 19 November 2018 |
Ekonomi

Waduh...DAK Dipangkas 10 Persen, Tanjabbar Kembalikan Rp 5,9 Miliar

Rabu, 18 Mei 2016 21:28:07 wib
Ilustrasi (google.co.id)

JAMBIDAILY EKONOMI-Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN dilakukan pemangkasan sebesar 10 persen. Meski di Tanjabbar dana tersebut telah dibagikan ke beberapa SKPD, Pemkab Tanjabbar terpaksa mengembalikan ke pos APBN sebesar Rp 5,9 miliar.

Menurut Plt Sekda Tanjabbar, Ir Firdaus Khattab, mengatakan, kalau pemangkasan tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat yang berlaku bagi semua Pemerintahan Daerah di seluruh Indonesia.

"Berdasarkan SE Menteri Keuangan RI No.10/Mk.07/2016. Sudah kita kembalikan sekitar Rp 5,9 milyar.  Sebagai penerima, pemerintah daerah ketika diminta mengembalikan, tentunya akan dikembalikan,"papar Plt Sekda kepada jambidaily.com, Rabu 18 Mei 2016.

Dijelaskannya, DAK yang terpangkas tersebut merupakan dana DAK yang diperuntukkan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Rumah Sakit Umum dan sedikit di Dinas Pekerjaan Umum.

"Untuk Dinas PU hanya yang ada dibagian pengairan saja. Sementara untuk bagian lain, tidak terkena imbas pemangkasan,"tegasnya.

Beruntung, dana yang dipangkas belum ada kontrak kerja. Sedangkan untuk kegiatan yang sudah penandatanganan kontrak, maka tidak di pangkas. Karenanya dinas PU lolos dari pemangkasan.

Mengenai besaran dana yang dipangkas disetiap dinas, Firdaus mengaku tidak hafal. Dirinya hanya menyebutkan Dinas Kesehatan Rp 1,2 milyar, Dinas Pendidikan Rp 1,2 Milyar dan sisanya disumbang rumah sakit dan dinas PU. Pemangkasan inipun sudah dilakukan.

"Untungnya pemberitahuan terkait pengembalian dana DAK dari Kemenkeu cepat dilakukan. Sehingga pemerintah Kabupaten Tanjab Barat belum melepas semua kegiatan. Kalau sampai terlambat dan kegiatan sudah jalan, repot juga," sebutnya.

Akibat pemangkasan anggaran ini, Sekda mengakui kalau dampaknya cukup mengganggu kegiatan pembangunan. Pasalnya untuk beberapa paket memerlukan perencanaan ulang, karena dananya dikurangi.

"Pemangkasan ini juga sudah disetujui setiap dinas. Kita sebelumnya berkoordinasi untuk meminta persetujuan kepala SKPD terkait besaran pemangkasan,"pungkas Plt Sekda.(jambidaily.com/RZA)

KOMENTAR DISQUS :

Top