Senin, 10 Desember 2018 |
Advetorial

Wagub Jambi: Wujudkan Good Governance, Tingkatkan Pengawasan

Jumat, 15 Mei 2015 02:30:44 wib

JAMBIDAILY ADVETORIAL-Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, H.Fachrori Umar menyatakan, pengawasan intern pemerintah ditekankan untuk terus ditingkatkan, guna meningkatkan tata kelola pemerintahan dan mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Hal tersebut dikemukakan oleh Wagub usai mengikuti Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015, bertempat di Aula Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia, Jalan Pramuka, Jakarta, Rabu (13/5) siang.

Tema Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015 yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia tersebut adalah “Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dalam Rangka Mengawas Akuntabilitas Pembangunan Nasional.”

“Kita harus berubah pada yang lebih baik, tentunya kita harus bekerja lebih bagus dan harus memikirkan bagaimana kerja kita kedepan. Pengawasan harus ditingkatkan, mulai dari pencegahan sampai mengawal capaian. Kita harus terus meningkatkan APIP. Kita berusaha meningkatkan pengawasan internal,” ujar Wagub.

Oleh karena itu, Wagub menghimbau seluruh SKPD, supaya selalu berusaha mengadakan perubahan kearah yang lebih baik. Wagub juga mengingatkan bahwa pekerjaan, selain untuk mencari nafkah juga sebagai ibadah.

Terkait opini terhadap pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Provinsi Jambi yang diberikan oleh BPK, Wagub mengatakan,”Alhamdulillah, kita di Pemerintah Provinsi Jambi sudah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), tinggal lagi, kita ingin juga meraih WTP murni, sekarang masih WTP bersyarat, mudah-mudahan kedepan, bisa mencapai WTP murni, itu yang kita kejar,” ungkap Wagub.

Menanggapi salah satu statement presiden tentang harapan dari presiden agar regulasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa disederhanakan, misalnya agar tender dipercepat, Wagub menyatakan sangat setuju dengan harapan presiden tersebut.

“Sangat setuju. Selama ini, salah satu keluhan kita, misalnya sudah musim penghujan baru kerja, akhirnya orang mau kerja apa. Oleh karena itu, kalau bisa, tidak pada saat musim hujan, jadi bisa disesuaikan dengan kondisi iklim atau musim,” tutur Wagub.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, H.Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan lima arahan, yakni pertama, kondisi auditor di Indonesia saat ini, level I mencapai 85% dan level III hanya 1%.
“Artinya, APIP belum dapat memberikan jaminan tata kelola pemerintahan yang baik,” ungkap presiden.

Kedua, presiden memberikan target kepada BPKP, agar 5 thun kedepan, kondisi tersebut bisa diubah menjadi auditor level III 85% dan level I 1%

Ketiga, masih banyak kabupaten/kota yang anggaran pembangunannya kecil, bahkan ada kabupaten/kota yang anggara aparatur dan rutin mencapai 82%, sedangkan anggaran pembangunan hanya 18%.

“BPKP harus mulai merancang, menggiring, dan mengawal agar anggaran pembangunan 51 : 49, 51 persennya anggaran pembangunan,” ujar presiden.

Keempat, presiden meminta BPKP menyiapkan supaya seluruh daerah memiliki Cash Management System, diantaranya e-budgeting, e-purchasing, dan e-catalogue, dengan target 3 tahun.

“Agar real time bisa diikuti dan dikontrol dari sini. Pencegahan lebih baik, jadi sistem harus dibangun,” tegas presiden.

Kelima, Presiden berharap agar regulasi yang berkaitan dngan pengadaan barang dan jasa disederhanakan.

“Jadi gampang kontrolnya, namun yang lebih penting lagi, penggunaan anggaran bisa lebih efektif, efisien, dan akuntabel,” ujar presiden.

Presiden mencontohkan, supaya tender dipercepat, jangan saat musim hujan baru kerja, agar kualitas pekerjaan proyeknya lebih bagus. Disamping itu, presiden juga meminta agar dipikirkan apakah sanggahan-sanggahan diperlukan atau tidak. Presiden mengingatkan agar jangan main-main dengan proyek, seperti alokasi dana desa pengawasannya seperti apa.

Selain itu, presiden menyatakan bahwa dalam penggunaan anggaran pembangunan, tantangan harus dihadapi, namun ruang fiskal harus dioptimalkan, pendapaatan negara ditingkatkan, serta efektivitas penggunaan anggaran ditingkatkan. Untuk itu, presiden meminta agar BPKP dan seluruh stakeholder terkait mengembngkan sistem peringatan dini untuk mengawal seluruh program pembangunan.

Kepala BPKP, Ardan Adi Perdana, dalam laporannya pada intinya menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakannya Rakornas ini adalah untuk meningkatkan kapasitas APIP yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Beberapa orang menteri Kabinet Kerja, Kapolri, dan Ketua KPK juga hadir dalam pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah tersebut.(jambidaily.com/HMS/MUS)
 

KOMENTAR DISQUS :

Top