Jumat, 24 November 2017 |
Politik

Wagub: Pelayanan Publik Menuju "Zona Hijau" Pemprov Jambi

Jumat, 24 Februari 2017 10:37:42 wib
Ilustrasi (googl.co.id)

JAMBIDAILY POLITIK-Menuju Pelayanan Publik Menuju Zona Hijau Pemprov Jambi.  Itulah upaya yang dilakukan Pemprov Jambi melalui peningkatan tata kelola pemerintahan daerah mulai dari desa, kecamatan, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi .

"Pemerintah Provinsi Jambi yang bersih, transparan, akuntabel, partisipatif yang berorientasi pada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat terus ditingkatkan,"ungkap Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum,  Kamis (23/02/2017), saat membuka Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Publik Menuju Zona Hijau Pada Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, di Ruang Pola Kantor Gubernur.

Kami bersama Pak Gubernur telah berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih baik agar kesinambungan pembangunan dapat terwujud di Provinsi Jambi.

Kita semua berharap dengan semakin baiknya tata kelola pemerintahan daerah, mampu menjaga kesinambungan pembangunan di Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera, negeri yang Baidatun Toyyibatun Waghoffun Ghafuur.

Pemerintah Provinsi jambi telah berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan bersih (Good and Clean Government), sambutan Wagub pada kegiatan dengan mengangkat tema "Kita Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik Menuju Jambi Tuntas 2021".

Seiring perubahan sistim demokratisasi di Indonesia, telah terjadi perubahan besar dilingkungan strategis pemerintahan.  

"Tantangan keterbukaan global yang dibarengi kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi telah menuntut kita harus tanggap dan cepat dalam merespon dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta pelayanan yang diberikan harus menjamin kemudahan, kecepatan dan pelayanan kepastian waktu pemrosesan,"Kata Wagub.

Pemerintah Provinsi Jambi mendorong iklim investasi yang semakin kondusif merupakan salah satu bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas publik dalam upaya perbaikan iklim investasi.

"Pemerintah telah menetapkan kebijakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) yang bisa menjadi stimulasi bagi investor untuk menanamkan modalnya, sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat," Jelas Wagub.

Wagub juga menyampaikan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di Provinsi Jambi masih belum berjalan secara optimal.

"Kami sangat menyadari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Jambi belum berjalan seoptimal mungkin. Upaya kami untuk mengetahui kualitas dan realitas pelayanan kepada masyarakat melalui Sidak di RSUD Raden Mattaher Jambi beberapa hari yang lalu oleh Pak Gubernur masih ada yang berpandangan keliru, tetapi niat sesungguhnya hanya memberi lecutan dan kesadaran bagi aparatur pelayanan untuk benar-benar berkomitmen dengan kepentingan masyarakat luas," pungkas Wagub.

Sementara itu, Ketua Ombudsman Pusat Prof. Amzulian Rifai, Ph.D, mengatakan, Ombudsman adalah sebuah lembaga di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara, termasuk BUMN, BUMD dan perusahan perorangan yang diberi tugas dalam pelayanan publik yang seluruh pendanaannya bersumber dari APBN dan APBD yang berdasarkan Undang-undang.

"Tugas Ombudsman berfungsi membenahi kesalahan administrasi dan fungsi mediasi," Katanya.

Sidak yang dilakukan Gubernur Jambi beberapa waktu lalu di RSUD Raden Mattaher Jambi sangatlah baik.

"Kami sangat mendukung langkah yang diambil oleh Pak Gubernur. Bukan di Jambi saja yang mempunyai masalah dirumah sakit, hampir disetiap daerah. Dengan adanya sidak yang dilakukan oleh Gubernur Jambi tersebut dapat menjadi pembelajaran juga oleh daerah lain, karena semua publik juga mendukung langkah yang diambil oleh Gubernur jambi," Ujar Ketua Ombudsman.

"Sidak sangat baik dilakukan dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat," sambungnya lagi.

Turut serta pada kesempatan ini unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Kepala Ombudsman Perwakilan provinsi Jambi H. M. Taufik Yazak, SH. MH, Para kepala SKPD provinsi Jambi, Para Bupati/Walikota se- Provinsi Jambi atau yang mewakili, para kepala SKPD terkait Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi serta para undangan lainnya.(*)

Penulis   : Sapra Wintani
Editor    :  Hery FR

 

KOMENTAR DISQUS :

Top