Jumat, 19 Juli 2019 |
Politik

Wapres: Dana Aspirasi Harus Dibahas Lagi dengan Pemerintah

Rabu, 24 Juni 2015 15:30:15 wib
Wakil Presiden Jusuf Kalla (VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar)

JAMBIDAILY POLITIK-Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan publik tentang Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang sering disebut dana aspirasi.

Program itu memang sudah disetujui mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tetapi persetujuan itu bukan berarti sudah final, karena masih perlu dibahas lagi dengan Pemerintah, misalnya, soal besaran anggaran yang disepakati. Soalnya itu menyangkut kemampuan anggaran negara.

"(Persetujuan DPR soal dana aspirasi) ini, kan, baru prinsipnya dibicarakan bagaimana bentuknya, berapa besarannya. Tentu pemerintah ingin agar semua itu, apa pun namanya, pembangunan untuk rakyat," kata Wapres kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 24 Juni 2015.

DPR mengusulkan dana aspirasi sebesar Rp20 miliar per anggota per tahun yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016. Ada 560 anggota DPR. Kalau besaran dana itu disetujui, total anggarannya adalah Rp11,2 triliun.

Wapres tak menyoal usulan besaran anggaran itu tetapi tetap harus dibahas secara teknis dengan, di antaranya, Menteri Keuangan. "Namanya mengusulkan boleh saja. Tapi, kan, nanti disetujui Pemerintah dan DPR," katanya.

Kalla mengakui bahwa program dana aspirasi itu rawan penyimpangan atau korupsi. Sebab sejauh ini belum ada mekanisme yang jelas tentang pengawasan pelaksanaannya kelak. Namun DPR sudah berinsiatif meminta saran dan pertimbangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Itu bagian dari komitmen untuk menekan potensi penyimpangan dana aspirasi

"Kalau kriterianya tidak jelas dan pengawasannya tidak jelas, ya, bisa (rawan korupsi). Tetapi tentunya harus dengan kriteria yang jelas, cara yang jelas, aturan yang jelas, sehingga itu harus masuk dalam APBN atau APBD," ujarnya.(Viva.co.id)

KOMENTAR DISQUS :

Top