Sabtu, 18 Agustus 2018 |
Pendidikan & Teknologi

Wartawan harus Tunduk dan Taat Kode Etik, Ini sejarah tersusunnya KEJ di Indonesia

Kamis, 28 September 2017 18:02:44 wib
Marah Sakti Siregar/Photo: Jambidaily.com/Hendry Noesae

JAMBIDAILY PWI, Pendidikan - Marah Sakti Siregar Ketua bidang pendidikan PWI Pusat menekankan kepada wartawan harus tunduk dan taat kode etik Jurnalistik (KEJ).

“sebagai kaidah penuntun moral dan etika para wartawan dalam menjalankan profesinya. Agar wartawan tidak bekerja seenak sendiri, menghargai dan menghormati hak orang lain,” Kata Marah Sakti Siregar saat sampaikan materi Safari Jurnalistik yang dilaksanakan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), di Hotel Odua Weston, Jalan Gatot Subroto kota Jambi (Kamis, 28/09/17).

Penguraian materi yang disampaikan juga menerangkan sejarah hingga tersusunnya KEJ bahwa pada tahun 1947, Suardi Tasrif wartawan dan juga pengacara, menerjemahkan Canon Of Journalism dari wartawan Amerika tahun 1940 menjadi kode etik jurnalistik PWI, lalu tahun 1966 lahir Undang-Undang pokok pers (UU No.11 tahun 1966) terbentuklah Dewan pers. Dewan ini kemudian membentuk panitia tujuh yang dipimpin Mochtar lubis dan menyusun sebuah KEJ baru.

Pada tahun 1968, dewan pers menetapkan KEJ yang disusun Mochtar Lubis bersama tim tujuh sebagai kode etik wartawan yang diakui pemerintah, sementara PWI tetap mempertahankan terjemahan Tasrif dengan demikian sampai tahun 1970-an berlaku dua KEJ di Indonesia. Tanggal 20 mei 1975, pemerintah menetapkan PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan Indonesia dan dengan demikian KEJ PWI menjadi KEJ yang sah. Dalam perjalanannya KEJ PWI ini beberapa kali mengalami revisi penyempurnaan.

Setelah sistem politik Indonesia berubah pasca reformasi (1998) KEJ pun mengalami perubahan. Dewan pers mengesahkan KEJ baru yang dirumuskan oleh wakil 25 organisasi wartawan, namanya Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) dan disahkan sebagai KEJ pada 29 Juni 2000. KEWI dibuat sangat singkat terdiri atas 6 pasal, bandingkan KEJ PWI yang waktu itu 17 pasal, dalam perjalanannya 14 maret 2006 KEWI menjadi KEJ dengan 11 pasal atas kesepakatan 27 Organisasi wartawan dan 2 organisasi perusahaan pers, dan dikukuhkan oleh Dewan Pers.

Marah Sakti Siregar menuturkan bahwa seharusnya Insan pers di Indonesia mempunyai tempat tersendiri bagi masyarakat karena negara demokrasi yang terjaga. “di negara demokrasi, kita harusnya punya tempat ketika kita punya karya,” Ujarnya.

Ada empat asas yang wajib dijaga oleh wartawan, yaitu Asas moralitas, profesional, Demokratis dan Supremasi Hukum.

“upaya menyadarkan terus para wartawan menaati KEJ adalah program berkesinambungan dari semua organisasi wartawan termasuk PWI, PWI melalui program bidang pendidikan seperti Safari ini, sekolah jurnalism dan lainnya. PWI memaki motto Profesional, Beretika dan Berwawasan dalam rangka mewujudkan profesional wartawan anggotanya,” Terangnya

“semua wartawan profesional di Indonesia nanti harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi yang ditunjuk dewan pers. KEJ nantinya juga akan menjadi bagian dari peraturan perusahaan pers, pelanggaran kode etik akan menjadi pelanggaran peraturan perusahaan pers,” Terangnya diujung pemaparan materi Safari.

 

(Hendry Noesae)

KOMENTAR DISQUS :

Top