Rabu, 20 Juni 2018 |
Politik

Wow...PNS Tersangkut Kasus Korupsi Belum Dijatuhi Sanksi Disiplin

Kamis, 13 Agustus 2015 11:00:30 wib
ilustrasi

JAMBIDAILY MUARATEBO- Sejumlah oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo yang tersandung kasus dugaan korupsi dan statusnya telah ditetapkan sebagai Tersangka maupun telah dilakukan penahanan baik oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Muara Tebo maupun oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga saat ini Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Tebo belum menjatuhi sanKsi disiplin pegawai.

Kepala BKPP Tebo Kamal Efendi melalui Pelaksana Harian Kabid Informasi Kepegawaian Jhon Elvis saat dikonfirmasi harian ini Rabu (12/08), menyebutkan untuk PNS yang diduga tersangkut kasus pidana korupsi, berdasarkan data yang telah masuk ke BKPP baru satu orang yaitu berinisial JP, yang tercatat PNS pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

"Saat ini administrasi surat menyuratnya sedang dalam proses, kalau untuk pemberian sanksinya seperti apa nanti konfirmasi saja sama pak Kaban,"jelasnya.

Menurut ketentuan, sanksi disiplin pegawai yang tersangkut kasus pidana itu sudah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor.4 tahun 1966 dan PP Nomor.32 tahun 1979 tentang pembebasan tugas sementara, sampai adanya ketetapan putusan pengadilan selain itu gajinya cuma akan diberikan sebesar 50-75 persen, jelasnya.

Terpisah Kepala BKPP Kamal Efendi saat dikonfirmasi, melalui sambungan telpon, mengatakan mengenai sejumlah PNS yang tersangkut kasus dugaan korupsi dan telah ditetapkan tersangka atau sudah dilakukan penahanan terutama bagi mereka yang memegang jabatan, paling tidak jabatannya dilepaskan dulu untuk sementara waktu dan mereka tidak lagi mendapat tunjangan kesejahteraan dan gajinya hanya akan diberikan 75 persen saja' sebutnya.

Seperti PNS yang diduga terlibat pada kasus pengadaan jaringan listrik tahun 2007-2008 berinisial (S) (IJP) (IY/IC) datanya sudah masuk ke BKPP saat ini sedang dalam proses salah satu diantaranya ,jabatannya akan dilepas untuk sementara waktu. Sedangkan PNS yang tersangkut kasus korupsi yang telah ada putusan dari pengadilan seperti kasus cetak sawah pada Disperta berinisial (D) ,kita akan lihat dulu berapa lama tuntutannya, pungkas Kamal.(jambidaily.com/ART)

KOMENTAR DISQUS :

Top