Komitmen Pemerintah di Tengah Skenario ‘New Normal’

JAMBIDAILY JURNAL – Semakin hari jumlah pasien positif virus Corona (Covid-19) semakin meningkat. Pada 1 Juni 2020, jumlah pasien positif virus Corona di Indonesia telah mencapai 26.940 orang dan angka ini terus meningkat dari hari ke hari.

Perekonomian Indonesia pun merasakan dampak dari kebijakan pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk tetap berada dirumah seperti mengalihkan semua pekerjaan dan pembelajaran kerumah masing-masing, melakukan social distancing, pshycal distancing dan memakai masker jika berada diluar rumah, menutup jalannya transportasi umum dan bandara, serta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan kebijakan transportasi antar kawasan.

Tentu kebijakan ini sangat bagus untuk menahan penyebaran virus corona, namun kebijakan ini juga memperburuk keadaan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengajukan rencana kebijakan baru yaitu perencananaan “New Normal” dimana kebijakan ini dirasa dapat memperbaiki perekonomian masyarakat.

Lalu apa itu New Normal? New Normal adalah suatu tatanan kehidupan baru dimana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilonggarkan dan masyarakat diperbolehkan beraktivitas seperti biasa dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah sebelum ditemukannya vaksin. Peran pemerintah disini sangat dibutuhkan, karena jika pemerintah tidak ketat dalam aturan, maka akan berakibat fatal, seperti bertambahnya pasien positif covid-19, penyebaran semakin luas, tenaga medis yang kewalahan, dan tak terkendalinya situasi di setiap daerah.

Terdapat 5 fase dalam penerapan New Normal, dan 5 fase ini harus diterapkan dengan aturan yang ketat:

Fase pertama yaitu diperbolehkannya industri dan jasa bisnis  ke bisnis beroperasi dengan memberlakukan social distancing dan sesuai persyaratan protokol kesehatan. Pada fase ini, sektor kesehatan beroperasi penuh dengan memperhatikan kapasitas sistem kesehatan. Namun, mall, toko dan pasar belum boleh beroperasi dan berkumpul di dalam ruanganpun hanya di perbolehkan untuk dua orang saja.

Fase kedua yaitu toko, pasar dan mall di perbolehkan buka dengan menerapkan protokol ketat, namun, usaha dengan kontak fisik belum boleh beroperasi.

Fase ketiga evaluasi pembukaan salon, spa, dan lain-lain dengan protokol ketat, kegiatan kebudayaan diperbolehkan dengan menjaga jarak dan kegiatan pendidikan disekolah dilakukan dengan sistem shift sesuai jumlah kelas, Olahraga outdoor mulai diperbolehkan sesuai protokol kesehatan. Serta terdapat evaluasi pembukaan tempat pernikahan, ulang tahun, kegiatan sosial hingga 10 orang.

Fase keempat yaitu pembukaan bertahap kafe, bar, tempat gym, dan lain-lain dengan protokol kebersihan ketat, kegiatan outdoor dari 10 orang di perbolehkan, pelesir keluar kota dengan pembatasan jumlah penerbangan, kegiatan ibadah dilakukan dengan jema’ah terbatas, dan membatasi kegiatan berskala lebih dari yang disebutkan.

Fase terakhir atau fase kelima yaitu evaluasi untuk fase empat dan pembukaan tempat-tempat atau kegiatan ekonomi lain dalam skala besar. Diharapkan seluruh kegiatan ekonomi sudah dibuka dengan tetap mempertahankan protokol dan standar kebersihan dan kesehatan yang ketat. Pada fase ini, pemerintah melakukan evaluasi berskala besar, sampai vaksin bisa ditemukan dan disebarluaskan.

Fase-fase ini sangat berperan penting dalam perekonomian masyarakat. Dan tentunya memiliki syarat tertentu untuk menjalankan rencana New Normal tersebut. Dr Hans Henri P.Kluge, direktur WHO untuk Eropa memberikan panduan untuk negara-negara Eropa yang akan menerapkan new normal, Yaitu :

1. Terbukti bahwa transmisi Covid-19 telah dikendalikan
2. Kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan mampu untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak dan mengkarantina.
3. Mengurangi resiko wabah dengan pengaturan ketat terhadap tempat yang memiliki kerentanan tinggi, terutama dirumah orang lanjut usia, fasilitas kesehatan mental, dan pemukiman padat.
4. Pencegahan ditempat kerja ditetapkan, seperti jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, etiket penerapan pernapasan.
5. Resiko penyebaran imported case dapat dikendalikan.
6. Masyarakat ikut berperan dan terlibat dalam transisi.

Dari yang pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa kebijakan ini sangat bernilai positif untuk perekonomian Indonesia yang memburuk akibat terdampak oleh covid-19. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen pemerintah dalam menjalankan skenario New Normal ini, dan pemerintah harus konsisten dan harus berhati-hati dalam mendata setiap daerah untuk menerapkan new normal di Indonesia.

Masyarakat Indonesia pun begitu hendaknya bisa tertib dan menjalankan aturan yang dibuat pemerintah agar kebijakan ini berjalan dengan lancar dan terkendali.

Ditulis Oleh
Nama: Aulia Putri
Mahasiswa UIN STS Jambi
Jurusan Sastra Inggris

*Isi Artikel menjadi tanggung jawab penuh penulis, termasuk Sumber dan referensi yang dicantumkan