Pengaduan Minim, BLT Dana Desa Sesuai Dengan Kebutuhan Warga

JAMBIDAILY JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menegaskan komitmen untuk selalu mengawal penyaluran Dana Desa, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bagian dari program Desa Tanggap Covid-19 ini.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, setiap kebijakan yang dihasilkan oleh Kemendes PDTT selalu beri ruang untuk tanggapan balik (feedback).

Kemendes PDTT lansung tindaklanjuti sesuai dengan peluang masing-masing. Jadi disamping ada tindaklanjut secara normatif melalui jalur-jalur yang ditetapkan, Kemendes pun merespon pihak-pihak secara langsung agar segera dapat konfirmasi atas berbagai laporan itu.

“Hasil pantauan di lapangan. pertama, Laporan itu tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya hingga terklarifikasi dengan baik dan Laporan itu sudah masuk ranah hukum,” kata Mendes dalam pernyataan pers virtual, Selasa (16/6/2020).

Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengatakan, selama Bulan April dan Mei 2020, Kemendes PDTT menerima aduan baik melalui telepon, situs, media sosial Kemendes PDTT maupun situs Lapor! Presiden.

Gus Menteri ingatkan, posisi Kemendes PDTT adalah Customer Service yaitu pihak yang harus berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, baik terkait kebijakan yang dilaksanakan maupun kendala di lapangan.

“Kami ingin ada kecepatan melayani permintaan informasi dan aduan masalah. Ini kuncinya adalah kekuatan, ketepatan dan updating data. Respon ini diharapkan akan lahir kepercayaan masyarakat terhadap Kemendes PDTT,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Gus Menteri memaparkan, aduan mengenai BLT Dana Desa pada bulan April sebanyak 518 pengaduan, sementara di Mei naik jadi 611. Begitu juga aduan soal penyaluran Dana Desa, di April sebanyak 238 aduan tapi di bulan Mei hanya tidak 44 aduan.

Dari sejumlah laporan itu yang diterima sekitar 92 persen atau 3.242 aduan masyarakat tentang bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang artinya hal ini jadi perhatian yang besar.

Sementara aduan mengenai BLT Dana Desa sebanyak 1.129 dan Dana Desa sendiri sebanyak 282 aduan. “Proporsi pengaduan BLT Dana Desa ialah 2 persen dari total 74.953 desa, artinya sebagian besar kebijakan BLT Dana Desa masih sesuai dengan kebutuhan warga,” kata Mantan Ketua DPRD Jombang ini.

Memendes Sendiri membagi aduan soal penyaluran BLT Dana Desa menjadi empat cluster yaitu pertama, dugaan tidak ada penyaluran di April sebanyak 340 Aduan dan 134 di Mei. Kedua, Dugaan pendataan tidak valid pada April sebanyak 113 aduan dan Bulan Mei naik jadi 159 aduan.

Ketiga, dugaan tidak dapat bantuan sebanyak 58 di April dan 240  aduan di Mei. Empat, dugaan tidak tepat sasaran ada tujuh aduan di bulan April lalu sembilan aduan di Mei.

Pola aduan masyarakat terhadap BLT Dana Desa sesuai kondisi program di lokasi masing-masing desa, Pada April 2020, aduan terbanyak atau 340 aduan perihal dugaan tidak ada penyaluran. Diduga ini berkenaan dengan kondisi program baru jalan sehingga belum menjangkau pemanfaat yang banyak

Pada Mei 2020, sebanyak 240 aduan perihal keluhan belum mendapat bantuan. Diduga ini berkenaan desa lain sudah menyalurkan BLT Dana Desa, sementara di desanya belum berlangsung dan tetangganya sudah mendapat penyaluran BLT Dana Desa sementara dirinya masih menunggu skema JPS lainnya

Gus Menteri memberi contoh contoh beberapa aduan dari masyarakat soal BLT Dana Desa seperti tanggal 5 Mei 2020 yaitu BLT Dana Desa tidak salur di Desa Geneng, Sukoharjo, Jawa Tengah. Tindak lanjut di lapangan diketahui Pemerintah Desa menunggu hasil sinkronisasi data JPS dari Pemda, kini sudah disalurkan.

Aduan soal dugaan pemotongan tanggal 15 Mei 2020 di Desa Kuta Lhoksukon, Aceh Utara dan diberikankepada yang tidak berhak. Hasil pengecekan di lapangan itu terjadi dan telah ditangani pihak yang berwajib.

Bahkan Gus Menteri, Sekjen Anwar Sanusi Dirjen PPMD Taufik Madjid pun turun langsung ke Provinsi Banten untuk mendesak dilakukan percepatan penyaluran BLT Dana Desa, dimana saat itu Banten termasuk daerah yang tingkat penyaluran rendah.

Langkah lain yang dilakukan adalah koordinasi Eselon I Ditjen PPMD dengan Dinas terkait di daerah untuk percepat penyaluran BLT Dana Desa dan termasuk menerjunkan pendamping desa untuk pengecekan lapangan.

“Saya informasikan per 15 Juni pencarian Dana Desa sudah mencapai Rp29.783.347.716.273 dengan desa yang telah menerima Dana Desa Tahap I sebanyak 72,844 dari total desa 74.953 yang setara 97 persen,” kata Pria Kelahiran Jombang ini.

Sementara Desa yang telah menyalurkan BLT Dana Desa sebanyak 65,711 yang setara 88 persen dengan jumlah dana yang disalurkan Rp4,129,066,800,000.