Ardy Daud: Luasan Karhutla Jambi Menurun Signifikan Tahun 2020

JAMBIDAILY HUKUM – Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Jambi, Ardy Duad,M.Sc mengatakan bahwa luasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jammbi pada tahun 2020 menurun signifikan dibandingkan dengan tahun 2019, dari 11.736 Ha pada tahun 2019 menjadi 1.132 Ha pada tahun 2020. Hal itu disampaikan Ardy Daud dalam konferensi pers di Posko Penanggulanngan Karhutla Provinsi Jambi Tahun 2020 di terminal lama Bandara Sultan Thaha Jambi, Sabtu (28/11/2020) siang.

Konferensi pers tersebut dilaksanakan usai peninjaun udara menggunakan helikopter terhadap karhutla di Provinsi Jambi oleh Pjs Gubernur Jambi bersama Danrem 042/Garuda Putih Brigjen TNI M.Zulkifli, Dirkrimsus Polda Jambi Kombespol Edy Faryadi, dan Kepala BPBD Provinsi Jambi Bachyuni Deliansyah.

Ardy Daud menyatakan bahwa tanggal 30 November 2020 Status Siaga Darurat Bencana Karhutla Provinsi Jambi akan diakhiri. “Hari ini kami jajaran Forkopimda, khususnya Satuan Tugas Siaga Darurat Karhutla, tadi kami mengadakan rapat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Siaga Darurat Bencana Karhutla, yang kita mulai Juli 2020 hingga tanggal 30 November 2020 ini,” ujar Ardy Daud.

Ardy Daud menyampaikan, hasil evaluasi tim Satgas Karhutla, untuk tahun 2020, ada penurunan yang sangat signifikan terhadap luasan karhutla yang terjadi dibandingkan dengan tahun 2019 yang lalu, luasannya 11.736 Ha,  dan pada tahun  2020 , berdasarkan laporan Kepala BPBD Provinsi Jambi 1.132 Ha.

Ardy Daud menjelaskan beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh Satgas, disamping dukungan cuaca atau iklim sepanjang tahun 2020 ini, antara lain pemantauan, pengendalian lapangan dan operasi di darat yang dilakukan lebih cepat satu bulan sebelum musim kemarau oleh jajaran TNI, Kepolisian, Manggala Agni, masyarakat, dan tim terpadu sudah ada di lapangan untuk melakukan langkah-langkah.

“Pemerintah juga telah melakukan klasterisasi terhadap seluruh perusahaan yang ada di lapangan, untuk memudahkan koordinasi. Tahun ini, Tim Polda juga telah menginisiasi aplikasi monitoring Karhutla Asap Digital. Kemudian kita mendirikan Posko di Sadu dan di Berbak,” jelas Ardy Daud.

Satgas, lanjut Ardy Daud, melakukan beberapa reviu untuk tindak lanjut tahun yang akan datang, jadi sesudah tanggal 30 ini, Satgas selesai, tetapi jajaran Forkopimda akan melanjutkan menysusun rencana kerja atau road map untuk penanganan karhutla di tahun 2021. Ini nanti akan disesuaikan kondisi iklim dan cuaca tahun 2021.

“Tadi Kepala BMKG telah melaporkan, untuk tahun 2021, musim hujan akan berkurang sekitar Februari. Jadi, Langkah penanganan akan segera kita susun, sehingga nanti langkah penangannaanya akan lebih terkoordinir, lebih siap, masuk dalam perencanaan, termasuk juga nanti dukungan anggaran. Kita juga akan merekomendasikan beberapa langkah yang lebih permanen untuk penanganan karhutla. Ini akan ditindaklunti oleh tim misalnya tentang evaluasi serta diikuti dengan penegakan hukum,” tutur Ardy Daud.

“Tadi kami berkesampatan untuk meninjau di beberapa tempat: perbatasan Sumsel, Tanjung Jabung Timur, Bungo, Tebo, Batanghari, dan Kembali ke Jambi. Secara umum, daerah-daerah yang kita takutkan kebakaran, justru malah basah. Untuk daerah DAS di Pelepat, ada titik yang banjir saat ini, dan untuk itu Kepala BPBD diminta berkoordinasi dengan Kepala BPBD di kabupaten untuk menanggulangi banjir,” terang Ardy Daud.

Dirkrimsus Polda Jambi Kombespol Edy Faryadi menyampaikan, Aplikasi Asap Digital sebagai sarana pembantu, alat bantu untuk memudahkan melihat secara visual, secara riil adanya asap dan api. “Tetapi penurunan karhutla berkat kerja sama sinergi antara masyarakat dan juga pemerintah dan TNI/Polisi, karena adanya keinginan untuk memadamkan asap leih cepat. Dan kita akan memuat road ma untuk tahun 2021, semua akan dikaji secara baik. CCTV Asap Digital tahun 2020 ditempatkan di 15 titik.

Untuk kasus dan tersangka karhutla, Edy Faryadi menjelaskan, tahun 2019 menangani 45 kasus karhutla dengan sekitar 60-an tersangka. Tahun 2020 turun drastis, hanya melaksanakan 13 penyidikan (13 kasus), dan itupun luasannya jauh sekali berkurang. “Pada tahun 2019, kasus penanganan dari 11 ribu-an Ha yang disampaiakn gubernur, 5.000-an Ha lahan yang terbakar, untuk pelaku-pelaku sebanyak 45 kasus. Tahun 2020 dari 1.100 hanya 191 Ha saja, artinya sangat jauh jika dbandingkan tahun 2019. Dari 13 kasus yang kami tangani, semuanya perorangan, tidak ada perusahaan.

“Kita berharap tahun ini menjadi landasan untuk kedepannya, agar perusahaan lebih aktif, proaktif, menyiakan sarana prasarana,” tambah Edy Faryadi.

Kepala BPBD Provinsi Jambi Bachyuni Deliansyah menyatakan, anggaran untuk operasi darat dibantu melalui APBD, yaitu APBD Perubahan mendahului sekitar Rp600 juta untuk pasukan yang bergerak di 3 titik: Medak, Sadu, dan Berbak. Dukungan helikopter bantuan dari BNPB. (Mustar/Humas Pemprov Jambi).