Jambi Daily

Media Online Publik Aksara Propinsi Jambi

Bicara Kebebasan Pers dan Covid-19, Inilah Catatan Dubes Inggris untuk Indonesia

4 min read

JAMBIDAILY NASIONAL – Pada Diskusi catatan akhir tahun yang diselenggarakan Dewan Pers dan BBC Media Action melalui webinar (Jum’at, 11/12/2020) Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins menyampaikan Kebebasan pers dan perlindungan jurnalis, adalah prioritas utama pemerintah Inggris, dan mengambil lima langkah strategis.

“Jika kita berbicara tentang Kebebasan Pers, terus terang isu ini, secara global, semakin mendapatkan serangan. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah, berdasarkan catatan UNESCO, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, hampir sembilan ratus jurnalis telah tewas. Dan sembilan dari sepuluh pembunuhan terhadap jurnalis, pelakunya tidak dihukum. Ini adalah statistik yang mengerikan,” Ujarnya.

Namun yang lebih sering terjadi adalah, semakin banyak negara yang menggunakan peraturan yang lebih ketat, untuk membungkam kebebasan berekspresi, dan mencegah berfungsinya sebuah media yang independen. Dan tantangan lain, datang dari konflik kepentingan seputar kepemilikan media – ketika seseorang memegang kekuasaan, akuntabilitasnya, seharusnya juga ikut disorot media..

“Jika kita melakukannya dengan benar, kita semua akan mendapat manfaat. Kebebasan pers bukan saja sekedar komponen esensial dari demokrasi yang berfungsi dengan baik; ini adalah dasar untuk kemakmuran ekonomi, dan pembangunan sosial. Ketika kita bisa berdebat gagasan, tanpa takut akan adanya ancaman, kita bisa melihat kreativitas dan keaslian dari seluruh masyarakat. Mereka yang memiliki kekuasaan seperti para politisi, apabila mereka dapat dimintai pertanggungjawabannya oleh media yang bebas dan independen, hal ini bisa mendorong mereka, untuk bekerja dengan lebih baik, dan memimpin berdasarkan kepentingan seluruh rakyat,” Terang Owen.

Menurutnya Pemilihan waktu untuk diskusi tentang kebebasan pers saat ini, sangat tepat. Covid-19 telah memperburuk ancaman terhadap media yang bebas dan independen, secara global, dan hal ini sudah mengkhawatirkan. Harus menentang semua upaya, oleh negara manapun, untuk menggunakan pandemi ini, sebagai alasan untuk membatasi kebebasan pers, membungkam perdebatan, menyalahgunakan tugas jurnalis, atau menyebarkan informasi yang salah.

BACA JUGA:  Kemenkes Tetapkan Harga Tes Swab Mandiri Maksimal Rp 900 Ribu!

“Bersama-sama, kita harus berpikir secara kreatif, tentang masa depan media, dan bagaimana media dapat memiliki sumber pendanaan yang cukup. Kami juga sangat prihatin, melihat banyak perusahaan media yang ditutup, dan mengurangi liputannya, serta para jurnalis yang terkena pemutusan hubungan kerja, karena penurunan pendapatan,” Ungkapnya.

Kebebasan pers dan perlindungan jurnalis, adalah prioritas utama pemerintah Inggris, dan mengambil lima langkah strategis.

Pertama, melindungi jurnalis dengan memberikan akses ke penasihat hukum. Inggris bekerja sama dengan UNESCO, membentuk Global Media Defence Fund, yang membantu menyediakan bantuan hukum, kepada jurnalis yang membutuhkan, dan mendukung perlindungan media di seluruh dunia. Inggris mendanai komitmen ini, sebanyak 3 juta Poundsterling atau senilai 60 milyar rupiah, selama lima tahun.

Kedua, menyatukan negara-negara yang mendukung kebebasan media – untuk menyerukan kepada mereka, yang belum berubah, agar bisa bergabung. Inggris adalah salah satu pemimpin Global Media Freedom Coalition, sebuah kemitraan negara-negara yang bekerja sama, untuk mengadvokasi kebebasan pers dan keselamatan jurnalis, serta memastikan mereka yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap wartawan, harus ber-tanggung-jawab.

Ketiga, mengembangkan rekomendasi yang akan membantu negara-negara memajukan kebebasan pers. Inggris bekerja sama dengan Kanada, mendukung pembentukan, Panel Tingkat Tinggi Ahli Hukum, tentang Kebebasan Pers, yang terdiri dari, lima belas pengacara, dan pakar hukum dari tiga belas negara berbeda.

Panel ini, menerbitkan laporan pertamanya pada Februari tahun ini. Rekomendasi Panel tersebut, bertujuan membantu pemerintah, merumuskan peraturan dan kebijakan yang lebih baik, dan meminta mereka menerjemah-kan komitmen yang ambisius, ke dalam kerangka kerja, dan inisiatif yang praktis.

Keempat, dengan mengembangkan apa yang dilakukan di Inggris. Komite Nasional Keselamatan Jurnalis Inggris, bertemu untuk pertama kalinya pada Juli tahun ini, dan mengumpulkan perwakilan dari pemerintah, media, kepolisian, kejaksaan, dan masyarakat sipil, untuk bekerjasama melindungi wartawan di Inggris. Panitia ini tengah mengembangkan sebuah Rencana Aksi Nasional Inggris, untuk Keselamatan Jurnalis.

BACA JUGA:  Corona in Indonesia, May 27: Positive Cases 23,851, Healed 6,057, Dead 1,473

Kelima, bekerjasama dengan banyak negara termasuk Indonesia. Tahun lalu, Kedutaan Besar Inggris menyelenggarakan konferensi kebebasan pers di Jakarta, dan mengadakan pelatihan, untuk tiga puluh jurnalis dari sejumlah provinsi di Indonesia. Dalam pelatihan tersebut, bertukar gagasan tentang perlindungan, hak, konflik kepentingan, dan kepemilikan media.

“Kampanye kebebasan pers di Indonesia, sempat dihentikan sementara waktu, karena pandemi Covid-19. Namun baru-baru ini, kami lanjutkan kembali, melalui kerjasama dengan Institute for Criminal Justice Reform dan LBH Pers, yang menghasilkan karya penting, tentang pelanggaran kebebasan pers selama pandemi. Di antara temuan lain yang akan segera dirilis, proyek tersebut, menyoroti peningkatan jumlah serangan terhadap jurnalis, yang melaporkan kasus Covid-19, secara daring,” Bebernya.

Dan sekarang, bekerjasama dengan BBC Media Action, menyelenggarakan serangkaian webinar, mulai hari ini hingga di awal 2021, yang akan membahas masalah kebebasan pers di masa pandemi. Selain itu, juga membahas upaya mengatasi kesalahan informasi dan disinformasi, seputar distribusi vaksin. Dan menindaklanjuti hal ini, dengan serangkaian pelatihan dan workshop yang relevan, untuk teman-teman media.

Minggu ini, Inggris sudah memulai program vaksinasi. Mereka yang masuk ke dalam kelompok prioritas, sudah dan akan di-imunisasi Covid-19, virus mematikan, yang telah menghancurkan kehidupan, dan berdampak buruk terhadap perekonomian dunia

Indonesia akan segera memulai program vaksinasi. Tetapi, ada keraguan di tengah masyarakat, tentang vaksin, sebagian disebabkan oleh penyebaran informasi yang salah. Menurut survei nasional, pada bulan September lalu, kurang dari separuh responden di Aceh, bersedia menerima vaksin. Hal ini karena adanya kekhawatiran, seputar pengambilan vaksin, termasuk keamanan, efektivitas, dan kehalalannya.

“Dalam membantu mengatasi masalah ini, kami akan memperkuat kapasitas praktisi media lokal, dalam mengembangkan konten media, dan komunikasi yang menarik, serta informatif, tentang vaksinasi Covid-19. Kampanye ini juga akan berupaya meningkatkan pemahaman, antara pemerintah dan masyarakat sipil, tentang peran media, yang melibatkan masyarakat, dalam masalah kesehatan publik. Langkah ini akan membantu organisasi media lokal, agar bisa menyampaikan informasi tentang vaksinasi Covid-19, secara tepat dan menarik,” Tandas Owen.

BACA JUGA:  Waspadai Gelombang Tinggi di Sejumlah Perairan Indonesia, Ini Rinciannya

Dalam webinar yang turut disaksikan jambidaily.com, juga menghadirkan narasumber Prof Dr Ahmad Ramli (Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika-KOMINFO), Mohammad Nuh (Ketua Dewan Pers), Petty Fatima (Pemimpin Redaksi Femina), dan Bambang Harimurti (Pemimpin Redaksi RTV).

Hadir sebagai peserta wartawan se-Indonesia membahas problem-problem profesionalisme media dan kebebasan pers yang muncul tahun 2020, termasuk dampak-dampak pandemi Covid-19 maupun dengan keadaan-keadaan faktual non pandemi.

 

 

(Hendry Noesae)

1 thought on “Bicara Kebebasan Pers dan Covid-19, Inilah Catatan Dubes Inggris untuk Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *