Eksekutif Sampaikan LKPJ dan LKD Tahun Anggaran 2021

JAMBIDAILY MUARABULIAN– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari, Selasa (28/3/2022) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Keuangan Daerah (LKD) tahun anggaran 2021.

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief. Dalam paripurna tersebut, LPKJ yang disampaikan merupakan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Ruang lingkup LKPJ ini meliputi hasil penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang  dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penguasaan.

Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Batanghari Muhammad Jaafar didampingi langsung oleh wakil Ketua II DPRD Batanghari Ilhamuddin, Sekretaris Dewan Muhammad Ali serta dihadiri langsung oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief, Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar Sp, Sekda Batanghari M Azan,  para unsur forkompimda, para pejabat dilingkup pemerintah kabupaten Batanghari serta tamu undangan lainnnya.

Dalam sambutannya Bupati Batanghari M Fadhil Arief mengatakan, untuk penjelasan kinerja APBD tahun anggaran 2021 dinilai berdasarkan realisasi per tanggal 31 Desember 2021 sebelum diaudit oleh BPK-RI. Pertama pendapatan daerah dari rencana anggaran sebesar satu triliun 291 milyar 773 juta 645 ribu rupiah lebih, terealisasi satu triliun 197 milyar 332 juta 759 ribu rupiah lebih atau 92 persen.

Sedangkan untuk belanja daerah dari rencana anggaran sebesar satu triliun 311 milyar 245 juta 780 ribu rupiah terealisasi sebesar satu triliun 231 milyar 438 juta 317 ribu rupiah atau 93,91 persen.

Untuk pembiayaan daerah dari rencana anggaran sebesar 17 milyar 774 juta 794 ribu rupiah terealisasi 4,5 milyar rupiah  atau 25,32 persen. Bupati menilai, untuk realisasi diatas 90 persen ini dirasa cukup baik, dengan keadaan Batanghari yang sebelumnya terkendala oleh tunda bayar yang mencapai Rp 94,5 milyar.

Selanjutnya terkendala refocusing anggaran, ditambah lagi transisi pemerintahan bahkan adanya wabah pandemi. “Kedepannya diharapkan akan lebih lagi, selagi tidak adanya pemotongan anggaran,”kata Bupati Fadhil dalam penyampaiannya.

Bupati MFA menambahkan, capaian yang diperoleh saat ini merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat bumi serentak bak regam. “Hasil ini mencerminkan kesungguhan dan keseriusan dari semua pihak yang paling berinteraksi dan berkoordinasi dalam berbagai sektor serta pada berbagai tahapan pembangunan,”tutup Bupati Batanghari M Fadhil Arief. (hur)