Pemimpin Global di Sektor Publik dan Swasta Menyerukan Suara Bersatu untuk Perdamaian Sebagai Institusi

JAMBIDAILY – Pada tanggal 18 September, Peringatan KTT Perdamaian Dunia HWPL 18 September yang ke-8, diadakan secara daring dengan tema ‘Perdamaian sebagai Institusi: Sebuah Yayasan untuk Pembangunan Berkelanjutan’. Acara ini diadakan di seluruh dunia di 146 negara termasuk Indonesia dengan 5.000 peserta ditayangkan secara daring untuk menegaskan kembali pentingnya pembangunan berkelanjutan yang dijamin dengan melembagakan perdamaian sementara komunitas global belum mengatasi COVID- 19 pandemi dan menghadapi ancaman lain yang disebabkan oleh konflik Rusia-Ukraina.

Sejak 18 September 2014 ketika KTT perdamaian diadakan untuk pertama kalinya, Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL), sebuah LSM perdamaian internasional di bawah UN ECOSOC, telah menyerukan solidaritas untuk pembangunan perdamaian di tingkat global melalui kolektif aksi dengan berbagai aktor antara lain kepala negara, menteri, pembuat undang-undang, tokoh agama, pendidik, tokoh pemuda dan perempuan, serta wartawan. KTT tahunan ini berbagi kegiatan dan pencapaian perdamaian dalam kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat sipil di seluruh dunia setiap tahun.

Mengenai penyebab pembangunan perdamaian di tingkat global, Ketua HWPL Man Hee Lee mengatakan, “Desa global telah menderita dari COVID-19 yang tidak terduga, yang telah melanda setiap negara. Orang tidak sendirian di tengah kesulitan. Kita hidup di desa global yang sama, dan kita adalah tetangga dan keluarga. Masing-masing dari kita adalah orang yang berkewajiban membuat dunia kita menjadi tempat tinggal yang lebih baik. Dan bukankah kita harus mewariskan dunia baik kita kepada generasi mendatang kita?”

DIA. Marinus Bee, Ketua Majelis Nasional Suriname, menyatakan kesediaannya untuk membangun perdamaian di tingkat legislatif dengan mengatakan, “Peran parlemen dalam membangun perdamaian dan mencegah konflik sangat penting.” Ia menambahkan, “Bekerja sama dengan HWPL Majelis Nasional ingin membentuk kerangka kerja sama dalam mencapai pengakhiran perang dan menyebarkan budaya damai melalui kegiatan untuk meningkatkan kesadaran perdamaian dan mendorong kebijakan dan program mengenai pendidikan perdamaian.”

Octavia Alfred, Menteri Pendidikan, Perencanaan Sumber Daya Manusia, Pelatihan Kejuruan dan Keunggulan Bangsa Dominika, mengatakan bahwa pendidikan perdamaian HWPL diperkenalkan ke kurikulum sekolah nasional di Dominika karena “diintegrasikan ke dalam Ilmu Sosial, dan juga sebagai stand -sendiri.” Untuk alasan mengembangkan sumber pendidikan ke dalam kurikulum kewarganegaraan di negara ini, dia mengatakan bahwa kurikulum perdamaian HWPL sangat membantu “dalam mengatasi tantangan … bukan hanya siswa, tetapi juga apa yang mereka bawa pulang ke teman, orang tua mereka, dan guru.”

Mahendra Das, Presiden Kuil Sri Sri Radha Madhava Mandir Filipina, memaparkan pendekatan kelembagaan untuk dialog antaragama dalam hal peran agama dalam berkontribusi pada perdamaian. Dia menyarankan agar mengatur pertukaran internasional dan program untuk mencegah konflik berdasarkan kesalahpahaman agama dapat menjadi titik awal untuk fondasi perdamaian.

Chung Young-min, Direktur Jenderal IPYG menekankan peran pemuda sebagai pemain utama aksi internasional untuk perdamaian dengan mengatakan bahwa program pendidikan untuk 1.500 pemuda global di 59 negara diselenggarakan untuk “melindungi hak-hak dasar pemuda di seluruh dunia sehingga setiap orang dapat hidup bahagia tanpa tertinggal.” (*)