Pasa kesempatan tersebut BI dalam keterangan tertulisnya menyampaikan evaluasi kinerja ekonomi Jambi tahun 2022 serta prospek ekonomi dan arah kebijakan BI tahun 2023 yang dirangkum dalam paparan bertema ‘Sinergi dan Inovasi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Menuju Indonesia Maju’.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Eva Ariesty, mengatakan BI melalui tiga koridor kebijakan yaitu kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum perbaikan ekonomi.

“Di daerah, bauran kebijakan tersebut kami sinergikan dengan pemerintah daerah dan mitra strategis lainnya, antara lain melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang terus diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan,” ujarnya.

Eva menyampaikan, sebagaimana yang telah disampaikan Gubernur Bank Indonesia sebelumnya, perekonomian global berisiko tumbuh lebih rendah diakibatkan ketidakpastian pasar keuangan global. Ketidakpastian tersebut didorong oleh ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, kebijakan proteksionisme pangan, dan fenomena heatwave di beberapa negara yang berdampak pada meningkatnya tekanan inflasi global.

“Sebagai salah satu daerah yang bergantung dengan pasokan komoditas dari sentra produksi lain, isu inflasi menjadi salah satu potensi kendala utama di Provinsi Jambi. Keterbatasan pasokan diperparah oleh kondisi cuaca yang kurang kondusif sepanjang tahun mengakibatkan isu inflasi Provinsi Jambi naik menjadi isu nasional,” papar Eva.

Inflasi tersebut, sempat menempati posisi puncak tertinggi se-Indonesia selama 2 (dua) bulan berturut-turut sejak Juli 2022, dan bahkan berada jauh di atas rata-rata inflasi nasional. Walaupun demikian, kata Eva, berkat upaya bersinergi bersama dalam naungan TPID melalui berbagai program dan kebijakan pengendalian inflasi yang berkelanjutan, Jambi berhasil keluar dari posisi 3 (tiga) besar provinsi dengan inflasi tertinggi, bahkan mendapat apresiasi dari berbagai pihak dan stakeholder.

Terhitung hingga bulan November 2022 ini, tercatat telah diselenggarakan 10 high level meeting, 36 rapat koordinasi, 33 sidak pasar, dan 164 pasar murah dan operasi pasar oleh TPID baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Tidak hanya itu, kegiatan pengendalian inflasi terus berlanjut dalam bentuk pelaksanaan safari GNPIP ke-11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Eva mengatakan hasil upaya bersama tersebut membuahkan hasil di mana inflasi pada bulan Oktober 2022 lalu tercatat 7,10% (yoy) dan turun ke peringkat 5 (lima) nasional dari sebelumnya sempat berada di atas 8% (yoy). Penurunan yang cukup menggembirakan walaupun diperkirakan masih akan berada di atas rentang sasaran inflasi nasional 3,0%±1% (yoy).

“Di tengah dinamika eksternal, kita patut berbangga atas kekuatan fundamental ekonomi Provinsi Jambi sebagai bekal berharga dalam menghadapi risiko ketidakpastian ekonomi ke depan. Kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tercatat tertinggi se-Regional Sumatra pada triwulan II 2022 dan terus menunjukkan tren positif pada triwulan III 2022, ditopang kinerja ekspor dan meningkatnya permintaan domestik,” ujarnya.

Perekonomian Provinsi Jambi sampai dengan triwulan III tahun 2022 tercatat tetap tumbuh kuat di angka 5,20% (yoy) setelah sebelumnya tercatat tumbuh 5,42% (yoy). Hal ini dianggap menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat masih terus bergerak walaupun terdapat potensi peningkatan harga di luar batas normal sebelumnya.

Adapun struktur ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan III tahun 2022 masih bertumpu pada sektor primer yang bersumber dari sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan dan konstruksi.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, kinerja perekonomian Provinsi Jambi didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga dan net ekspor yang masing-masing menyumbang 40,34% dan 32,24% dari total pengeluaran keseluruhan komponen.

Secara keseluruhan tahun 2022, pertumbuhan ekonomi diprediksi masih akan ditopang oleh sektor pertanian, pertambangan, perdagangan dan industri pengolahan sebagai sektor unggulan. Terjaganya kinerja ekspor didorong prospek ekspor yang tetap positif ditopang terjaganya harga komoditas dunia pada level tinggi.

Di sisi lain, meredanya dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian Provinsi Jambi seiring dengan terkendalinya kasus Covid-19 serta normalisasi mobilitas dan aktivitas masyarakat secara gradual turut berpengaruh kepada pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Eva melanjutkan, terakselerasinya perekonomian di Provinsi Jambi pada tahun 2022 merupakan cerminan bahwa berbagai sektor usaha telah kembali bergeliat dan menunjukkan pemulihan. Namun demikian, perbaikan tersebut masih bisa dioptimalkan melihat tingkat partisipasi angkatan kerja yang menunjukkan tren kenaikan dari 67,17% pada tahun 2021, menjadi 67,84% pada tahun 2022. Kenaikan tersebut antara lain disebabkan pertumbuhan angkatan kerja sebesar 2,37% (yoy), sehingga perluasan lapangan kerja dirasa perlu untuk menunjang bonus demografi tersebut.

Data menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja di Provinsi Jambi masih didominasi oleh pekerja informal sebesar 59,98% yang meliputi sektor-sektor pertanian, perkebunan, dan UMKM. Hal ini tidak lepas dari tingkat pendidikan masyarakat yang saat ini sebagian besar masih pada level pendidikan dasar dan menengah (SD dan SMP) dengan andil 57,30 (%).

Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah bersama lembaga/instansi terkait dalam rangka memberikan dukungan untuk pengembangan SDM (sumber daya manusia) daerah berupa edukasi yang lebih inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk untuk mendorong edukasi vokasional yang siap mencetak SDM siap kerja.

Reformasi struktural melalui kegiatan hilirisasi dirasakan perlu untuk diakselerasi guna meningkatkan nilai tambah dan secara tidak langsung dapat mendorong perluasan lapangan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jambi. Namun demikian, reformasi struktural tersebut membutuhkan peran dan dukungan dari pemerintah daerah bersama dengan lembaga/instansi terkait serta diperlukan kolaborasi dengan pihak swasta, termasuk dukungan pembiayaan dari kelompok perbankan.

Berikutnya, UMKM merupakan sektor dengan fleksibilitas yang sangat tinggi dalam menghadapi guncangan ekonomi, sehingga memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi daerah. Adapun upaya pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain:

    1. Perluasan cakupan kategori pengembangan UMKM mulai dari UMKM Subsisten, potensial, sukses, digital, hingga ekspor. Pengembangan pun dilakukan secara menyeluruh (end-to-end) menyesuaikan dengan kebutuhan dari masingmasing.
    2. Terus mendorong penggunaan teknologi digital mulai dari digitalisasi system pembayaran (QRIS / QR Code Indonesian Standard) hingga akses ke pasar digital nasional.
    3. Meningkatkan keterlibatan UMKM dalam kegiatan besar seperti Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI), Gerakan Bangga Berwisata Indonesia (GBWI), Karya Kreatif Indonesia (KKI), Industri Kreatif Syariah Indonesia (IKRA), dan sebagainya.

Ke depan, pertumbuhan ekonomi global pada 2023 diprakirakan akan tetap melanjutkan momentum pertumbuhan secara gradual, meskipun terdapat risiko resesi yang tinggi di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Eropa.

Kenaikan Fed Funds Rate yang diprakirakan hingga awal 2023 dengan siklus yang lebih panjang (higher for longer) berpotensi mendorong tetap kuatnya mata uang dolar AS sehingga memberikan tekanan pelemahan nilai tukar di berbagai negara.

Di sisi lain, tetap kuatnya mata uang dolar AS perlu dimanfaatkan melalui jalur perdagangan eksternal. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor harus dapat terus didorong seiring dengan permintaan beberapa mitra dagang utama, khususnya komoditas unggulan Jambi, yaitu batu bara, CPO dan karet.

Lebih lanjut, kinerja eksternal yang diperkirakan melambat menuju normal diharapkan dapat terkompensansi oleh peningkatan konsumsi domestik sehingga peningkatan mobilitas akan menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2023.

Menindaklanjuti hal tersebut, Bank Indonesia akan terus melakukan langkah yang bersifat front loaded, pre-emptive, dan forward looking untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan menurunkan ekspektasi inflasi guna memastikan inflasi inti ke depan kembali ke dalam sasaran 3±1% (yoy) lebih awal, yaitu ke paruh pertama 2023.

Di daerah, melalui berbagai upaya termasuk sinergi antara TPID Provinsi Jambi dan Satgas Pangan dalam melakukan berbagai program pengendalian harga sesuai dengan koridor 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.

“Kami meyakini bahwa prospek inflasi 2023 akan kembali ke dalam sasaran 3±1% (yoy),” ujar Eva. (*/)