Menteri Ini Kesal, Banyak Seminar Kemiskinan di Hotel Mewah!

JAMBIDAILY EKONOMI – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengingatkan para Aparatur Sipil Negara atau ASN fokus melaksanakan program yang berdampak pada penyelesaian target prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satunya program pengentasan kemiskinan.

Kata dia, itu penting karena selama ini program-program yang dijalankan tidak memberikan dampak signifikan dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Tanah Air. Bahkan, program penanganan kemiskinan menurut Anas sudah menghabiskan anggaran hingga Rp 500 triliun, namun hanya berhasil menurunkan tingkat kemiskinan 0,6%.

“Bapak Presiden kan punya prioritas, salah satunya penurunan angka kemiskinan. Tapi ini anggaran hampir Rp 500 triliunan, kemarin kemiskinan yang ditargetkan Bapak Presiden ini masih mampu menurunkan hanya 0,6%,” kata Anas saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (28/12/2022).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) penurunan jumlah penduduk miskin yang disampaikan Anas ini pada periode Maret 2022. Pada bulan itu, jumlah penduduk miskin yang terdata sebanyak 26,16 juta orang atau setara 9,54% dari total penduduk, dan porsinya turun 0,6% poin dari posisi Maret 2021.

Anas menganggap, minimnya penurunan tingkat kemiskinan ini dipicu tata kelola penganggaran program pengentasan yang tidak langsung fokus pada permasalahan. Melainkan kebanyakan untuk program sejenis seminar-seminar di hotel belaka.

“Karena kita lihat tata kelola anggarannya tidak fokus langsung bagaimana anggarannya menurunkan kemiskinan. Sebagian masih sibuk diperjalanan dinas, studi banding kemiskinan, seminar kemiskinan,” ujarnya.

Dengan catatan ini, Anas menegaskan, pemerintah akan melarang pengadaan program-program sejenis itu, khususnya dalam aspek penanganan permasalahan kemiskinan.

“Ini ke depan tentu tidak boleh lagi seminar di hotel tentang kemiskinan, anggarannya kalau perlu fokus ke tempat itu, termasuk grant-grant, anggaran bantuan dari pemerintah, kita berharap ke depan tata kelolanya kita perbaiki sehingga dampak dari bantuan dan penanganan kemiskinan ini bisa jauh lebih terukur dan lebih besar hasilnya,” kata Anas.

Salah satu cara merealisasikan pelarangan itu Anas lakukan dengan mengimplementasikan indikator reformasi birokrasi berdampak. Indikator ini akan menjadi salah satu acuan supaya para PNS bisa mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja.

“Kita ini sibuk dampaknya apa sih buat rakyat? siang malam. Oleh karena itu atas arahan Pak Presiden kemudian kami tetapkan sekarang kami fokus di reformasi birokrasi berdampak,” tuturnya. (cnbcindonesia.com)