Danrem 042/Gapu: Netralitas TNI adalah Harga Mati di Pilkada Serentak 2024

Jambi – Dalam acara Coffee Morning bersama insan pers di lapangan tenis Makorem 042/Garuda Putih (Gapu), Jumat (8/11/2024), Brigjen TNI Heri Purwanto menegaskan komitmen kuat TNI untuk menjaga netralitas dalam Pilkada serentak 2024. Danrem menyampaikan bahwa netralitas TNI adalah hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar dalam proses demokrasi yang akan berlangsung pada 27 November mendatang.

“Saat ini, tahapan Pilkada serentak sudah dimulai, dan pada 27 November nanti masyarakat akan memilih kepala daerah mereka. TNI tidak boleh memihak dan harus tetap netral. Netralitas TNI adalah harga mati,” ujar Brigjen TNI Heri Purwanto dengan tegas.

Dalam arahannya kepada seluruh jajaran Korem 042 Gapu, Danrem telah menginstruksikan agar para prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Korem 042 Gapu tidak terlibat dalam politik praktis atau menunjukkan keberpihakan terhadap pasangan calon kepala daerah. Hal ini berlaku bagi calon bupati, walikota, maupun gubernur yang tengah berkampanye dalam Pilkada serentak.

“Netralitas TNI sudah menjadi prinsip yang dipegang teguh. Perintah ini datang langsung dari KSAD dan Panglima TNI untuk menjaga integritas lembaga dan kepercayaan masyarakat. Jika ada pelanggaran dalam netralitas ini, sanksi tegas akan diberikan kepada siapa pun yang melanggarnya,” tegas Danrem.

Brigjen TNI Heri Purwanto juga mengajak insan pers untuk bersinergi dalam menjaga suasana aman dan damai selama proses Pilkada berlangsung. Menurutnya, peran media sangat penting dalam membantu menciptakan situasi kondusif dan memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat.

“Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik, khususnya dalam menghadirkan suasana yang aman dan damai hingga Pilkada selesai, serta mendukung hasil yang menjadi pilihan masyarakat,” pungkasnya.

Dengan penegasan ini, Danrem 042 Gapu berharap seluruh personel TNI dan elemen masyarakat dapat menjaga keamanan dan ketertiban, serta menjunjung tinggi prinsip demokrasi demi terpilihnya pemimpin daerah yang sesuai dengan kehendak rakyat.**