DPRD Jambi Dianggap Tak Punya Nyali Hadapi Rakyat: JANJI Kecewa Tantangan Debat Soal Islamic Centre Diabaikan

19 Juni 2025 Nazarman

Ade Hary Purnama Silitonga. koordinator LSM Jaringan Anak Negeri Jambi (JANJI)

JAMBIDAILY, JAMBI– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi kembali mencoreng wajah lembaga legislatif. Hari ini (19/6), tak satu pun anggota dewan hadir menjawab undangan resmi dari Jaringan Anak Negeri Jambi (JANJI) untuk debat terbuka soal proyek mangkrak Islamic Centre, yang nilainya terus membengkak dari Rp150 miliar menjadi lebih dari Rp220 miliar.

Alih-alih menunjukkan sikap ksatria, DPRD memilih bungkam dan menghilang dari kantor. Surat resmi yang dikirim JANJI sejak hari Senin bahkan tak digubris. Tak ada jawaban. Tak ada penjelasan. Seolah-olah aspirasi publik bisa dibuang ke tong sampah.

“Kalau DPRD merasa proyek Islamic Centre ini tidak gagal, mengapa takut debat terbuka? Atau memang benar ada yang mereka sembunyikan?” tegas Ade Hary Purnama Silitonga, Koordinator JANJI.

Hary mencium aroma permainan busuk antara DPRD dan Dinas PUPR Provinsi Jambi. Baginya, keputusan DPRD yang secara sepihak menyatakan proyek Islamic Centre “tidak gagal konstruksi” hanyalah kamuflase untuk melindungi kepentingan-kepentingan gelap.

“Fakta di lapangan tidak bisa dimanipulasi: bangunan retak, kualitas dipertanyakan, dan anggaran membengkak ratusan miliar. Kalau itu bukan kegagalan, lalu apa? Kesuksesan tipu-tipu?” tandas Ade.

Tak hanya itu, JANJI juga menyinggung pernyataan kontroversial Ketua DPRD Jambi yang sempat viral di media: “Apo selero kau?” yang dianggap sebagai ejekan terhadap aktivis dan masyarakat yang kritis. Bagi JANJI, kalimat itu mencerminkan arogansi kekuasaan yang sudah kehilangan rasa malu.

“Kami ingin tahu, sebenarnya selera Ketua DPRD itu apa? Menutupi kebusukan proyek bermasalah? Membiarkan uang rakyat dihamburkan? Atau memang tidak punya selera terhadap transparansi dan akuntabilitas?” sindir Ade.

JANJI menegaskan akan melaporkan Ketua DPRD ke Badan Kehormatan atas sikap anti-demokrasi dan penghinaan terhadap hak publik. Mereka juga bersiap menggelar aksi lanjutan dan membuka posko pengaduan publik terkait proyek Islamic Centre.

“Jangan anggap masyarakat bodoh dan bisa diam selamanya. Kalau DPRD sudah tidak mampu berdiri di depan rakyat, lebih baik mundur. Kami akan lawan pembiaran ini sampai tuntas,” tutup Ade.(Nazarman)