Ucapan Ivan Wirata Soal Anggaran Islamic Centre Dipersoalkan, Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD oleh LSM JANJI
JAMBIDAILYJAMBI-Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, resmi dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Jambi oleh LSM Jaringan Anak Negri Jambi (JANJI). Laporan ini berkaitan dengan pernyataannya yang menyebut total anggaran pembangunan Islamic Centre mencapai Rp255 miliar — angka yang dinilai tidak sesuai dengan informasi yang diketahui publik.
Pelaporan disampaikan langsung oleh Ade Hary Purnama Silitonga, Koordinator LSM JANJI. Ia menyebut pernyataan Ivan sebagai bentuk komunikasi publik yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi menyesatkan masyarakat.
“Selama ini publik hanya mengetahui anggaran Islamic Centre sebesar Rp150 miliar. Tiba-tiba Ivan Wirata menyebut Rp255 miliar tanpa penjelasan sumber, komponen, atau dokumen resmi. Ini bukan selisih kecil. Ini rawan disalahartikan dan wajib diklarifikasi secara terbuka,” ujar Ade Hary usai menyerahkan laporan ke BK DPRD, Senin (30/6).
Dalam surat laporan, JANJI meminta Badan Kehormatan memanggil Ivan Wirata untuk memberikan klarifikasi resmi dan menyampaikan penjelasan kepada publik soal selisih Rp105 miliar tersebut.
“Kalau memang benar nilainya Rp255 miliar, DPRD dan pemerintah provinsi wajib menjelaskan secara terbuka. Tapi jika tidak benar, maka pernyataan Ivan dapat dikategorikan sebagai manipulasi informasi yang menyesatkan publik,” tegasnya.
Ketua BK DPRD Provinsi Jambi, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, membenarkan telah menerima laporan tersebut dan menyatakan akan memprosesnya setelah masa reses DPRD berakhir.
Meski demikian, JANJI menegaskan tidak akan membiarkan laporan ini berhenti di meja birokrasi. “Kami akan mengawal proses ini. Ini bukan sekadar polemik ucapan, ini soal integritas pejabat publik. Uang rakyat bukan bahan spekulasi,” kata Ade Hary.
Proyek Islamic Centre sendiri sejak awal menuai sorotan karena nilai anggarannya yang fantastis dan minimnya transparansi. Kini, ucapan Ivan Wirata justru memunculkan kecurigaan baru soal adanya komponen pembiayaan lain yang tidak pernah diumumkan secara resmi.(*)
