Oleh : Nazarman
Jalan provinsi seharusnya menjadi urat nadi transportasi yang bebas dari hambatan. Tapi di Desa Persiapan Sungai Tebal, Kecamatan Lembah Masurai, fungsi vital itu kini terabaikan. Jalan yang menghubungkan Kota Bangko dan Kecamatan Jangkat setiap pekan berubah menjadi lorong sempit yang sesak, bising, dan berbahaya terutama saat hari balai, istilah lokal untuk hari pasar.
Masalahnya bukan semata karena keramaian pasar, tapi karena ketiadaan aturan yang ditegakkan. Bangunan warga berdiri terlalu dekat ke badan jalan, nyaris tanpa sempadan. Tak sedikit pedagang menjajakan dagangan hingga ke tengah jalan, membuat lalu lintas lumpuh, dan rawan kecelakaan. Warga setempat, yang sebagian besar adalah pendatang, membangun seenaknya seolah ruang publik adalah milik pribadi.
Ini bukan soal sentimen terhadap pedagang. Ini soal ketertiban yang seharusnya ditegakkan oleh negara. Ketika garis sempadan jalan diabaikan, dan aktivitas pasar dibiarkan mengganggu fungsi jalan umum, maka yang gagal bukan cuma warga tapi juga pemerintah.
Sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Merangin dan Pemerintah Provinsi Jambi berhenti menutup mata. Penertiban bukan pilihan, tapi keharusan. Jalan provinsi bukan pasar mingguan. Fungsi jalan harus dikembalikan. Ketertiban ruang harus ditegakkan. Dan masyarakat, pendatang maupun lokal, harus diberi batas yang jelas: bahwa ruang publik bukan tempat untuk semaunya.
Tulisan ini bukan ajakan menggusur, tapi seruan menata. Karena jika jalan provinsi pun tak bisa dilindungi, maka jangan harap wajah peradaban bisa dibangun di pedalaman.(*)
