JAMBIDAILY. COM-Suasana ruang sidang utama DPRD Merangin pagi itu tampak formal seperti biasa. Kursi-kursi anggota dewan terisi 26 orang, hadir lengkap bersama Forkopimda, pejabat OPD, camat, dan lurah. Di tengah tatanan yang rapi, Bupati Merangin H. M. Syukur berdiri menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024.
Mengenakan setelan dinas lengkap, Bupati memulai dengan nada yang tenang mengucap terima kasih atas apresiasi terhadap capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, sebuah prestasi administratif yang kini sudah diraih sembilan kali berturut-turut.
“Ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Bupati, disambut anggukan ringan sebagian anggota dewan.
Namun di balik kalimat-kalimat normatif dan paparan langkah-langkah teknokratis, publik Merangin bertanya-tanya: sejauh mana pidato ini berhubungan dengan kenyataan?
Ketika fraksi-fraksi mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran dan lambannya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bupati menjawab dengan daftar panjang program: pemutakhiran data, digitalisasi pajak, peningkatan kapasitas aparatur, hingga kerja sama dengan pihak ketiga. Semuanya terdengar akurat di atas kertas.
Namun kenyataan di lapangan tak semulus itu. Sejumlah proyek DAK, termasuk DAK Air Minum, tengah disorot karena pelaksanaan yang bermasalah. DAK Peternakan dan perkebunan bahkan sudah dinyatakan gagal. Dalam konteks ini, efektivitas anggaran menjadi pertanyaan serius, bukan sekadar tema diskusi tahunan.
Meski begitu, rapat paripurna tetap berjalan lancar, tanpa interupsi berarti. Para anggota dewan mendengarkan hingga akhir, termasuk saat Bupati menyampaikan langkah-langkah strategis untuk menutup kebocoran pendapatan daerah. Ada janji tentang penegakan hukum, pengawasan internal, dan inovasi dalam pengembangan usaha lokal.
Di akhir sidang, suasana berubah sedikit hangat. Bupati menyaksikan Ketua DPRD Merangin M. Rivaldi menyerahkan santunan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris almarhum H. Zainal Amri. Lalu disusul momen simbolis: Kartu BPJS Ketenagakerjaan diserahkan langsung oleh Bupati kepada tiga pimpinan dewan M. Rivaldi, Herman Effendi, dan Ahmad Fahmi.
Momen tersebut ditutup dengan senyum dan foto bersama. Namun di luar gedung dewan, warga masih menunggu: apakah dari balik pidato dan simbol itu, ada perbaikan nyata?
