Editorial : Nazarman
Wakil Bupati Merangin H. A. Khafidh menyebut Merangin bakal menjadi role model percepatan pembangunan nasional. Sebuah klaim besar yang disampaikan di hadapan Menteri dan Wamen Bappenas di Jakarta, terdengar meyakinkan di atas panggung, tapi sayangnya timpang dengan kenyataan yang dihadapi rakyat di daerah.
Sampai pertengahan tahun anggaran, belum satu pun kegiatan fisik atau proyek besar yang berjalan di Merangin. Yang tampak justru proyek-proyek swakelola, yang dituding banyak pihak sebagai cara menghindari proses tender terbuka. Bahkan beredar kabar, sejumlah proyek sudah “diatur” oleh orang luar yang punya kedekatan dengan kepala daerah. Jika itu benar, maka yang dibangun bukan sistem, melainkan jaringan kepentingan.
Birokrasi pun pincang. Banyak jabatan strategis masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), bahkan ada yang kosong. Ini bukan sekadar soal administrasi ini cerminan lemahnya kepemimpinan teknis. Bagaimana mungkin percepatan pembangunan bisa digenjot jika mesin internalnya belum utuh?
Pemerintah daerah memang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang katanya selaras dengan RPJMN dan visi Asta Cita Presiden Prabowo. Tapi keselarasan di atas kertas tidak akan membawa perubahan jika tidak dibarengi dengan kesungguhan di lapangan.
Kita menyambut baik niat Bappenas membentuk Tim Asistensi untuk Jambi. Tapi pusat tidak bisa bekerja sendiri. Percepatan pembangunan hanya akan berhasil jika ada keberanian dari dalam untuk bersih-bersih, memperbaiki sistem, dan membuang praktik-praktik lama yang hanya menguntungkan segelintir orang.
Sebelum Merangin menyebut diri sebagai role model, benahi dulu tata kelola, pastikan proyek berjalan dengan jujur dan terbuka, dan hadirkan manfaat nyata bagi rakyat. Karena panutan sejati tidak lahir dari forum resmi di ibu kota, tapi dari hasil kerja nyata di desa-desa, di jalan-jalan yang berlubang, dan di rumah-rumah warga yang menanti air bersih.(*)
