Editorial: Nazarman
JAMBI DAILY.COM-Rapat Paripurna Penandatanganan Kesepakatan Bersama KUA-PPAS APBD 2026 yang berakhir ricuh, Kamis (14/8) malam, seharusnya menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Merangin. Bagaimana mungkin forum resmi yang menentukan arah keuangan daerah bisa diabaikan begitu saja, ketika Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mangkir dan tidak kooperatif?
Dari 16 anggota TAPD, hanya lima orang yang hadir. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD bahkan tidak tampak. Tidak mengherankan bila DPRD geram dan menghentikan paripurna. Ketidakhadiran TAPD bukan sekadar persoalan teknis, melainkan sinyal buruknya komunikasi eksekutif dan legislatif dalam mengelola keuangan daerah.
Situasi ini menguatkan dugaan adanya tarik-menarik kepentingan yang belum selesai. Perbedaan pandangan soal alokasi anggaran untuk program tertentu diduga menjadi penghambat utama. Alih-alih mencari jalan tengah demi kepentingan publik, eksekutif dan legislatif justru sibuk mempertahankan posisi masing-masing.
KUA-PPAS adalah dokumen fundamental. Tanpa kesepakatan di tahap ini, RAPBD tidak bisa disusun dengan baik. Artinya, jika pembahasan terus molor, pembangunan tahun depan terancam tersendat. Rakyat yang akhirnya akan menanggung akibat dari tarik-ulur kepentingan para elite.
Editorial ini menegaskan: eksekutif tidak boleh menganggap forum paripurna sebagai “sandiwara” belaka. Begitu pula legislatif, jangan menjadikan pembahasan KUA-PPAS sebagai ajang tawar-menawar kepentingan. Kedua belah pihak harus kembali ke esensi: anggaran adalah instrumen untuk menyejahterakan rakyat, bukan alat saling sandera.
Merangin butuh tata kelola keuangan yang transparan, disiplin, dan berpihak pada publik. Bukan drama politik, bukan pula tarik-ulur kepentingan yang tak berkesudahan.(*)
