JAMBIDAILY.COM – Upaya mempermudah layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha kembali digencarkan.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Komisi VIII Dapil Jambi, Drs. H. Hasan Basri Agus, MM (HBA), turun langsung ke tengah masyarakat dengan menggelar Serap Aspirasi dan Temu Konsultasi Sertifikasi Halal sesi kedua di Restoran Kajang Lako, Telanaipura, Kota Jambi, Selasa (19/8/2025).
Acara yang digelar bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI dan Satgas Halal Provinsi Jambi ini diikuti sekitar 200 pelaku UMKM sektor makanan dan minuman dari Kota Jambi.
Kegiatan dibuka oleh Direktur Sertifikasi Halal BPJPH RI, Yanis Naini, SE, M.Ak, serta dihadiri pejabat BPJPH, Ketua Satgas Halal Provinsi Jambi H. Faizan, MH, Sekretaris Satgas Dr. Hj. Nurcahaya, M.Pd.I, dan tim tenaga ahli DPR RI.
Diskusi berlangsung interaktif dipandu oleh tenaga ahli DPR RI, Ir. H. Syahrasaddin, M.Si. Narasumber dari BPJPH, Ahmad Sobari bersama Hj. Nurcahaya, menyampaikan sosialisasi teknis sertifikasi halal dengan bahasa sederhana sehingga mudah dipahami UMKM.
Antusiasme Pelaku Usaha
Pelaku UMKM terlihat antusias. Mereka melontarkan berbagai pertanyaan teknis, mulai dari cara mendaftar, syarat dokumen, penggunaan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga kendala di lapangan. Semua pertanyaan dijawab lugas oleh tim BPJPH dan Satgas Halal.
HBA: Halal Itu Strategi Daya Saing
Dalam sambutannya, HBA menekankan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar urusan agama, melainkan kebutuhan konsumen sekaligus strategi meningkatkan daya saing produk nasional.
“Dengan 87 persen penduduk Indonesia beragama Islam, negara wajib hadir memastikan produk yang beredar halal dan terjamin. Sayangnya, ekosistem halal Indonesia masih di peringkat ketiga di Asia Tenggara. Ini harus kita kejar bersama-sama,” tegas HBA.
Mantan Gubernur Jambi itu juga menegaskan pentingnya program sertifikasi halal gratis yang mudah, murah, dan transparan,”terang HBA.
Ia menyebut Komisi VIII DPR RI terus memperjuangkan kebijakan afirmatif agar UMKM tidak terbebani syarat administratif maupun biaya tinggi,”ujar HBA.
“Jangan ditunda lagi. Kuota untuk Jambi tahun ini mencapai 10 ribu sertifikat halal. Jika tidak segera dimanfaatkan, kesempatan ini bisa lewat begitu saja,”terangnya.
Harapan BPJPH dan Satgas Halal
Analisis Kebijakan Ahli Muda BPJPH, Ahmad Sobari, menilai kegiatan bersama HBA ini luar biasa karena disambut antusias pelaku usaha. Menurutnya, ada dua poin penting: pertama, memastikan pelaku usaha bisa memperoleh sertifikasi halal gratis lewat jalur self declare; kedua, mendorong masyarakat menjadi pendamping halal agar proses sertifikasi semakin cepat dan masif.
“Kami berharap kuota Jambi yang masih tersisa sekitar 13 ribu bisa segera dimanfaatkan. Kalau tahun ini penuh, tahun depan kuota bisa lebih besar lagi,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Satgas Halal Provinsi Jambi, H. Faizan, MH, menyampaikan apresiasi kepada HBA yang memfasilitasi kegiatan ini.
“Target 10 ribu sertifikat halal untuk Jambi harus benar-benar sampai ke pelaku UMKM, termasuk di pedesaan,” kata Faizan.
Suara UMKM
Salah satu peserta, Sali Saputri, mengaku kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama bagi pelaku usaha perempuan.
“Ini sangat menginspirasi bagi emak-emak UMKM. Kami jadi lebih semangat, semoga proses sertifikasi halal bisa semakin dipermudah,”ungkap sali.
Perkuat Ekosistem Halal Nasional
Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian uang transport resmi dari negara, dan foto bersama. Forum ini sekaligus mempertegas urgensi implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menjadi dasar perlindungan konsumen serta penguatan daya saing produk lokal.
Melalui forum serap aspirasi ini, DPR RI, BPJPH, Satgas Halal, dan pelaku usaha bersepakat memperkuat sinergi membangun ekosistem halal nasional yang inklusif, transparan, dan berpihak pada UMKM. ***
hmi/
