JAMBI DAILY.COM-Pelantikan Zulhifni sebagai Penjabat Sekda Merangin oleh Bupati M. Syukur tadi malam, menggantikan Ir. Fajarman yang memasuki masa persiapan pensiun, berlangsung bersamaan dengan pengukuhan 15 pejabat eselon II lainnya di rumah dinas bupati. Namun, di balik seremoni tersebut, publik melihat fakta lain: bupati dan sekda kini berasal dari kampung yang sama.
Polemik KUA-PPAS yang hingga kini belum disahkan masih menyisakan bara. Salah satu pemicunya adalah tudingan pembangunan tidak merata dan menumpuk di kampung bupati. Dalam situasi ini, pelantikan sekda sekampung jelas menyulut kecurigaan publik bahwa kekuasaan mulai terkonsentrasi pada satu wilayah.
Zulhifni sendiri bukan sekadar pejabat sementara. Sebelum menjabat PJ Sekda, ia adalah Kepala Dinas PUPR. Malam pelantikan, ia sekaligus ditetapkan sebagai Asisten Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Pola ini memperkuat kesan bahwa dirinya tengah disiapkan menjadi Sekda definitif.
Pemerintahan seharusnya tidak hanya adil, tetapi juga terlihat adil. Ketika jabatan inti terkonsentrasi di satu kampung, sementara anggaran dituding mengalir ke wilayah yang sama, maka kredibilitas moral pemerintah dipertaruhkan. Situasi ini bisa melahirkan rasa ketidakadilan struktural yang berbahaya bagi persatuan Merangin.
Karena itu, publik berhak mempertanyakan arah pemerintahan ini. Apakah pembangunan Merangin benar-benar untuk semua kecamatan, atau hanya untuk kampung asal penguasa?
Pada akhirnya, karena Zulhifni sudah dilantik, yang tersisa hanyalah harapan. Harapan bahwa bupati dan sekda mampu membuktikan semua kecurigaan keliru, dengan menghadirkan pembangunan yang benar-benar merata bagi seluruh warga Merangin.(*)
