Editorial: Nazarman
JAMBI DAILY. COM-Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis di Kabupaten Merangin hingga kini masih dipimpin pejabat pelaksana tugas (Plt). Setidaknya ada sembilan OPD strategis yang belum memiliki kepala definitif: Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Inspektorat, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Dukcapil, serta Dinas Kesehatan.
Situasi ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga melemahkan kewenangan birokrasi sekaligus membuka ruang intervensi pihak luar. Plt yang rapuh secara legitimasi mudah diarahkan, dan di situlah publik menemukan sosok yang kini sudah jadi rahasia umum: Mister X.
Mister X disebut-sebut sebagai tangan kanan “kursi tertinggi” yang ikut menentukan arah proyek lintas OPD. Ia bukan pejabat formal, namun pengaruhnya justru kerap mengalahkan pejabat definitif. Informasi yang beredar menyebut, Mister X bahkan sempat bersitegang dengan Kepala ULP karena beberapa bola—istilah samaran untuk proyek titipan orang dekat kekuasaan—gagal diselamatkan akibat kalah tender.
Dalam perbincangan dengan Jambi daily beberapa waktu lalu Kepala ULP tidak menyebut nama siapa pun. Namun jawaban singkatnya sarat makna:
“Kalau sekadar miring, masih bisa kita luruskan, ndo. Tapi kalau sudah rebah, tak mungkin lagi ditegakkan. Bagaimana bisa dimenangkan kalau tidak ikut prosedur? ‘Banting’ pun tak mau, aturan tak diikuti, tapi tetap ingin menang mana mungkin begitu?”
Kutipan ini menyingkap tarik-menarik kepentingan yang sesungguhnya: ada pihak yang enggan mengikuti aturan, tidak mau banting harga sesuai mekanisme tender, namun tetap ingin dimenangkan. Mentalitas seperti ini bukan hanya bertentangan dengan logika kompetisi sehat, tetapi juga merusak prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Menariknya, kabar yang beredar tidak hanya menyebut OPD dengan status Plt yang “disetir” oleh Mister X. Bahkan OPD dengan kepala definitif pun disebut-sebut tak lepas dari arahan sosok tersebut.
Kondisi kian runyam karena posisi Plt yang serba lemah justru membuka celah kendali bagi pihak luar. Mister X hadir sebagai simbol dari carut-marut tata kelola: mengisi kekosongan, mengatur arah proyek, bahkan menekan sistem formal yang seharusnya tegak di atas prosedur.
Editorial ini hendak menegaskan: Mister X bukan sekadar bayangan. Ia adalah rahasia umum yang mencerminkan bagaimana proyek publik diperlakukan layaknya bola dalam permainan politik. Dan ketika “bola orang atas” ikut terlepas dari tender, publik bertanya lebih jauh: apakah Mister X benar bekerja sendiri, atau ia hanyalah perpanjangan tangan dari pengendali utama itu sendiri?
Pertanyaan akhirnya sederhana namun satir: kalau Mister X sudah menjadi rahasia umum, jangan-jangan proyek di Merangin bukan lagi soal pembangunan, melainkan soal ‘angsuran’ atas modal pilkada yang dulu jor-joran. Jika benar demikian, lalu siapa sesungguhnya yang sedang dibangun masyarakat, atau elite yang tengah menambal biaya politiknya? ***
