JAMBIDAILY. COM– Komisi III DPRD Kabupaten Merangin memberikan ultimatum keras kepada PT Krisna Duta Agroindo (KDA) agar segera menyelesaikan persoalan polusi abu boiler yang meresahkan masyarakat. Jika tidak dipatuhi, dewan mengancam akan menutup aktivitas produksi pabrik tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Merangin, Al-Hanim Assodiqi, mengatakan langkah tegas ini diambil setelah banyak warga dari RT 08, RT 09, dan RT 10 mengadu soal abu boiler yang mencemari lingkungan sekitar. Abu hitam dari cerobong asap pabrik PT KDA dilaporkan beterbangan hingga ke permukiman warga.
“Komisi III mengingatkan PT KDA agar segera memperbaiki peralatan mesin produksi. Kami beri waktu satu bulan sejak hearing ini. Kalau tidak dilaksanakan, konsekuensinya penutupan produksi sampai persoalan selesai,” tegas Al-Hanim Asodiky usai hearing, Senin (22/09/2025).
Hasil Hearing: Ada Indikasi Pencemaran
Dalam hearing yang dihadiri Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Merangin, terungkap bahwa hasil inspeksi mendadak (sidak) DLH mengarah pada pencemaran lingkungan. Debu boiler ditemukan sampai ke rumah-rumah warga di sekitar pabrik.
“Analisa awal kami menunjukkan adanya partikel abu yang jatuh ke lingkungan warga. Ini indikasi kuat pencemaran,” ungkap perwakilan DLH.
Hearing tersebut melahirkan lima kesepakatan penting, yakni:
- PT KDA wajib memperbaiki mesin produksi agar tidak mengeluarkan asap hitam atau abu boiler.
- DLH menemukan indikasi pencemaran lingkungan berdasarkan hasil sidak.
- Tenggat waktu perbaikan satu bulan sejak hearing digelar.
- PT KDA menyanggupi perbaikan sistem produksi untuk mengurangi polusi udara.
- PT KDA berkomitmen menyalurkan bantuan CSR bagi masyarakat terdampak.
Warga Berharap Bukan Janji Kosong
Warga sekitar berharap komitmen yang ditandatangani manajemen PT KDA, DLH, dan DPRD tidak hanya sekadar janji. Mereka menilai dampak abu boiler sudah sangat mengganggu kenyamanan hingga kesehatan.
“Setiap hari lantai rumah penuh abu hitam. Anak-anak kami sering batuk-batuk. Kami minta ini betul-betul diperhatikan, jangan hanya wacana,” kata seorang warga.
DPRD: Tegas atau Ditutup
Komisi III DPRD menegaskan tidak akan segan-segan mengambil langkah ekstrem jika perusahaan abai. “Kesepakatan sudah jelas, jika tidak dijalankan maka sanksinya adalah penutupan pabrik. DPRD tidak main-main,” pungkas Diki.(nzr)
