JAMBIDAILY. COM– Hubungan antara DPRD dan Pemkab Merangin kembali tegang. Para legislator menuding pemerintah daerah mengabaikan usulan dewan yang diserap melalui Pokir, reses dan berbagai rapat kerja, sehingga mereka merasa dilecehkan dalam fungsi representasi rakyat.
Wakil Ketua I DPRD Merangin, Tri Herman Ependi, menegaskan pihaknya tidak lagi berharap banyak usulan dewan bisa diterima pemerintah. Sebaliknya, DPRD akan mengarahkan energi penuh untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh kebijakan dan proyek yang dilaksanakan Pemkab Merangin.
“Ketiadaan akomodasi terhadap usulan dewan membuat kami mengalihkan energi untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih serius. Kami akan turun dengan mortil, meteran, dan alat ukur lainnya. Tidak hanya proyek fisik, tapi setiap kebijakan Pemkab akan kami awasi secara ketat. Itu satu-satunya cara memastikan anggaran benar-benar untuk kepentingan rakyat,” tegas Tri Herman, didampingi Wakil Ketua DPRD Khairul Fahmi dan Anggota DPRD dari Partai Nasdem M. Yani, yang dibincangi JAMBIDAILY diruang kerjanya Selasa (21/09/2025).
Tri Herman juga mengaku pihaknya sudah “malas ribut” dengan pemerintah daerah. Menurutnya, terlalu banyak energi habis hanya untuk berdebat tanpa hasil yang jelas. Karena itu, DPRD memilih bekerja sesuai tupoksi masing-masing.
“Kita sudah capek ribut-ribut. Malu kita sama rakyat kalau tiap hari hanya berdebat. Lebih baik kita fokus bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Kalau pemerintah mau membuktikan diri sebagai pemerintahan yang bersih, silakan tunjukkan lewat kerja nyata, bukan hanya slogan. Tapi jujur saja, pemerintah yang benar-benar bersih tanpa noda, itu hampir mustahil. Karena itu, pengawasan DPRD harus diperketat,” ujarnya.
Kekecewaan legislatif juga ditunjukkan dengan rencana meniadakan reses pada tahun mendatang. Menurut Tri Herman, reses yang selama ini menyedot anggaran tidak ada gunanya karena hasil penjaringan aspirasi masyarakat tidak pernah diakomodir dalam program kerja pemerintah.
“Untuk apa kita reses kalau hasilnya tidak pernah masuk ke kegiatan? Aspirasi masyarakat hanya jadi catatan, tapi tidak pernah diwujudkan. Itu penghinaan terhadap fungsi DPRD sebagai wakil rakyat. Karena itu, reses percuma, lebih baik kita hapuskan,” tegasnya.
Bahkan, DPRD juga berencana memangkas kemeriahan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Merangin ke depan. Tidak akan ada seragam, tenda, maupun hiburan rakyat seperti biasanya.
“Tidak usah lagi ada seremonial berlebihan. Kalau pemerintah betul-betul mau bekerja untuk rakyat, tunjukkan lewat program yang dirasakan langsung. Jangan sekadar pesta, seragam, dan panggung hiburan, sementara rakyat kecewa karena aspirasi mereka diabaikan,” tandasnya.
Pernyataan keras DPRD ini menjadi sinyal bahwa hubungan antara legislatif dan eksekutif di Merangin memasuki babak baru: bukan lagi saling menunggu kompromi, melainkan DPRD mengambil posisi sebagai pengawas ketat yang siap membuka borok setiap kebijakan pemerintah daerah.(nzr)
