JAMBIDAILY. COM– Setelah lama memilih diam, Pj Sekda Merangin Zulhifni, ST., ME, akhirnya buka suara terkait dugaan aliran dana proyek swakelola di Dinas PUPR Merangin.
Namun alih-alih memberikan klarifikasi yang menenangkan, ucapannya justru menimbulkan gelombang kritik karena dinilai meremehkan temuan keuangan negara dan menunjukkan sikap arogan terhadap hak publik atas informasi.
Dikutip dari medianasional.id, Zulhifni menjawab singkat pertanyaan mahasiswa yang menyoroti dugaan penyimpangan dana di Dinas PUPR dinas yang dulu pernah ia pimpin.
“Biarkan mereka berproses dengan jalur hukum, masuk Rp6 miliar, persoalan temuan BPK itu belum seberapa ini. Masih banyak yang lain, semua dinas itu banyak temuan,” ujar Zulhifni dengan nada terburu-buru.
Pernyataan tersebut sontak memicu reaksi.
Pasalnya, angka Rp6 miliar yang disebut Zulhifni ternyata bukan hanya berasal dari proyek swakelola senilai Rp2,8 miliar, melainkan mencakup total temuan dari beberapa kegiatan lain di Dinas PUPR.
Alih-alih menjelaskan secara terbuka, Zulhifni justru terkesan menormalisasi pelanggaran administrasi dan keuangan negara dengan menyebut “semua dinas banyak temuan.”
Tak hanya itu, Zulhifni juga menolak memberi penjelasan rinci.
“Kalian mau tahu detail persoalan ini bukan hak kalian karena bukan APH,” katanya kepada mahasiswa.
Ucapan itu dinilai sebagai bentuk pengingkaran terhadap prinsip transparansi, sebab publik memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang negara digunakan.
Kritik pun mengalir deras, terutama karena Zulhifni kini bukan hanya menjabat Pj Sekda Merangin dan Asisten II Setda, tetapi juga disebut-sebut sebagai calon kuat Sekda definitif.
Sementara itu, dokumen resmi internal Dinas PUPR Merangin mencantumkan inisial ZHF sebagai salah satu penerima dana dari proyek swakelola.
Inisial itu kuat mengarah kepada Zulhifni, yang saat pelaksanaan proyek menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR, dinas pelaksana utama kegiatan.
Berbeda dengan mantan Pj Bupati Mukti Said yang sudah membantah keras keterlibatannya dan menegaskan tidak ada temuan BPK yang mengarah kepadanya,
Zulhifni justru menimbulkan tanda tanya baru dengan pernyataannya yang terkesan menyepelekan temuan BPK dan menutup ruang dialog dengan publik.
Hingga berita ini diterbitkan, Zulhifni belum menjawab konfirmasi yang dikirimkan oleh redaksi Jambi Daily, meski pesan sudah terbaca.
Sikap diam terhadap media, tetapi ringan dalam berbicara soal uang negara di depan mahasiswa, membuat publik kini bertanya:
apakah calon Sekda ini benar-benar layak dipercaya untuk memimpin birokrasi Merangin ke arah yang bersih dan transparan?. (Nzr)
