NUSANTARA

Aceh Perpanjang Status Tanggap Darurat 14 Hari: Mualem Tegaskan Penanganan Bencana Harus Lebih Terintegrasi

×

Aceh Perpanjang Status Tanggap Darurat 14 Hari: Mualem Tegaskan Penanganan Bencana Harus Lebih Terintegrasi

Sebarkan artikel ini

JAMBIDAILY.COM- Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) secara resmi memperpanjang masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh selama 14 hari ke depan, terhitung mulai 12 hingga 25 Desember 2025.

Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (10/12/2025) malam.

Hadir perwakilan DPR Aceh, Forkopimda, SKPA, BPBA, unsur TNI/Polri, Dinas Sosial, Dinas PUPR, serta berbagai lembaga kemanusiaan yang selama ini fokus menangani banjir dan longsor di sejumlah kabupaten/kota.

Mualem membuka rapat dengan kalimat yang menggugah. “Mudah-mudahan di malam yang bahagia ini kita dapat duduk bersama, berlangkah bersama, untuk menetapkan perpanjangan darurat bencana alam,” ujarnya di hadapan peserta rapat.

Alasan Perpanjangan Masa Tanggap Darurat

Pada kesempatan itu, Mualem menegaskan bahwa kondisi bencana Aceh belum stabil, dan beberapa sektor krusial masih membutuhkan penanganan intensif.

Gubernur Aceh memberikan catatannya. Bahwa masih perlu dilakukan evakuasi korban di wilayah terisolasi. Mempercepat distribusi logistik, terutama ke daerah yang akses daratnya terputus. Memperbaiki kerusakan jalan dan jembatan yang menghambat konektivitas. Kemudian pemulihan layanan kesehatan, pendidikan, dan keagamaan. Lalu perbaikan fasilitas sosial lainnya yang rusak berat.  “Bencana saat ini masih membutuhkan penanganan intensif, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi,” tukasnya.

Saat membaca keputusan perpanjangan masa tanggap darurat, Gubernur Aceh menyampaikan tiga poin utama: Pertama, kondisi bencana masih kritis. Karena itu, membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi lintas lembaga.

Kedua, masa penetapan diperpanjang per 12–25 Desember 2025. Namun mandat dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai perkembangan di lapangan.

Ketiga, semua pihak fokus pada percepatan penanganan. Arah kebijakan diarahkan pada pemulihan akses, pencarian korban, dan stabilisasi sektor vital.

“Penanganan harus terus dilakukan tanpa jeda. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama,” kata Mualem.

Sejak akhir November, Aceh mengalami bencana hidrometeorologi masif meliputi banjir besar di Aceh Utara, Bireuen, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur. Kemudian longsor di Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Barat.  Ratusan ribu warga mengungsi, jembatan dan ruas jalan utama rusak yang memutus lalu lintas logistik.  Hingga Rabu (10/12/2025) malam, beberapa titik masih belum bisa ditembus kendaraan darat.

Perpanjangan status ini juga membuka peluang tambahan bantuan dari pusat maupun daerah lain. Sejumlah provinsi, termasuk Bengkulu, Jatim, Sumut, dan Riau, telah mengirim logistik, tenaga kesehatan, hingga armada evakuasi.

Selanjutnya, Pemerintah Aceh memastikan penanganan bencana akan difokuskan pada: Normalisasi aliran sungai. Pembersihan dan perbaikan infrastruktur kritis. Penguatan dapur umum dan kesehatan.  Pendataan kerusakan untuk tahap rehabilitasi-rekonstruksi.***

infopublik.id/wandi/

Tinggalkan Balasan