JAMBIDAILY.COM- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan negara tidak boleh tunduk pada kepentingan korporasi dalam pengelolaan sumber daya alam.
Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat menutup Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin 15 Desember, menyusul rangkaian bencana yang terjadi di wilayah Pulau Sumatera.
Menurut Prabowo, bencana tersebut menjadi pelajaran penting bahwa lemahnya pengelolaan sumber daya nasional dan praktik ilegal telah menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.
“Pelajaran yang kita simak dari ini semua bahwa kita perlu benar-benar mengelola sumber daya kita. Banyak sekali sumber daya kita yang bocor, sedikit demi sedikit kita tutup,” kata Prabowo.
Presiden menyoroti praktik pembalakan hutan, pertambangan ilegal, dan penyelundupan yang masih marak terjadi serta merugikan negara.
Ia menegaskan penegakan hukum harus dilakukan tanpa kompromi, termasuk terhadap aparat yang terlibat atau melindungi kegiatan ilegal tersebut.
“Saya harap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan dan kegiatan ilegal. Pelanggaran hukum ini harus kita hadapi dengan serius,” ujarnya.
Dalam arahannya, Prabowo menegaskan kembali bahwa pengelolaan ekonomi nasional harus berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Negara, kata dia, membutuhkan peran dunia usaha, namun tidak boleh membiarkan kepentingan korporasi mengalahkan kedaulatan negara.
“Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh dunia usaha swasta, tetapi mereka tidak boleh mengatur negara,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Sebagai bentuk ketegasan, Prabowo mengungkapkan pemerintah telah mencabut dan mengambil alih kembali jutaan hektare lahan konsesi yang disalahgunakan serta menghentikan penerbitan izin baru di sektor kehutanan dan pertambangan.
“Pemerintah sudah menguasai kembali sekitar 4 juta hektare lahan. Tahun ini tidak ada satu pun izin yang dikeluarkan atau diperpanjang,” katanya.
Menurut Prabowo, konsesi yang tidak memberi manfaat bagi kepentingan nasional dan justru mengalirkan keuntungan ke luar negeri tidak boleh dibiarkan.
“Kalau konsesi disalahgunakan dan keuntungannya dibawa ke luar negeri, itu merugikan kepentingan nasional dan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Menutup arahannya, Prabowo mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk bergotong royong memastikan kekayaan Indonesia tidak hanya dinikmati segelintir pihak.
“Tidak boleh segelintir orang menikmati kekayaan Indonesia. Rakyat masih banyak yang susah,” tegasnya.
Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan aparatur negara yang bekerja di lapangan dengan penuh risiko demi melindungi rakyat.
“Saya bangga menjadi Presiden Republik Indonesia karena saya punya pemerintah dan petugas di lapangan yang bekerja untuk rakyat,” pungkas Prabowo. ***
voi.id/
