Oleh: Letkol (Purn) Firdaus
Pembangunan sering dibayangkan sebagai deretan proyek raksasa di kota besar. Padahal, denyut Indonesia sesungguhnya berawal dari desa-desa kecil yang kerap luput dari sorotan. Di sanalah jalan tanah menjadi urat nadi ekonomi, jembatan sederhana menjadi penghubung masa depan, dan gotong royong menjadi modal sosial paling berharga. Semangat itulah yang kembali terasa dalam pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 di Desa Petajen, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari.
Pada Selasa, 10 Februari 2026, Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief, SE secara resmi membuka kegiatan TMMD ke-127 di Lapangan SDN 139/1 Desa Petajen. Upacara berlangsung khidmat dengan Bupati bertindak sebagai Inspektur Upacara. Hadir dalam kegiatan tersebut Kasiter dan Kasi Log Kasrem 042/Gapu, Pgs. Kasdim 0415/Jambi, unsur Forkopimda, kepala OPD, instansi vertikal, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta warga setempat.
Momentum ini bukan sekadar seremoni tahunan. Ia merupakan penegasan bahwa pembangunan nasional harus dimulai dari desa. Sejak lama, TMMD dipahami sebagai program terpadu lintas sektoral antara TNI, pemerintah daerah, kementerian, lembaga nonkementerian, dan masyarakat. Tujuannya jelas: mengakselerasi pembangunan di wilayah tertinggal, terpencil, perbatasan, kawasan kumuh perkotaan, serta daerah yang terdampak bencana.
Sejarah program ini panjang. Publik mengenalnya dulu sebagai ABRI Masuk Desa (AMD). Setelah reformasi, konsep itu bertransformasi menjadi TMMD dengan pendekatan yang lebih kolaboratif dan partisipatif. Benang merahnya tetap sama—menghadirkan negara secara nyata di ruang hidup rakyat.
Dalam sambutannya, Bupati Batanghari menegaskan arti penting TMMD bagi daerahnya. “Melalui program TMMD ini, kita tidak hanya membangun sarana dan prasarana fisik, tetapi juga membangun semangat kebersamaan, gotong royong, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa,” ujar Fadhil Arief.
Ucapan tersebut menemukan wujud konkretnya di lapangan. Pada hari pembukaan, digelar berbagai kegiatan bakti sosial: pelayanan kesehatan gratis, pelayanan KB, sunatan massal, pemberdayaan UMKM, hingga penanaman pohon keras secara simbolis. Aktivitas ini menunjukkan bahwa TMMD bukan sekadar membangun infrastruktur, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Tema TMMD ke-127 tahun ini, “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa,” terasa sangat relevan. Tema tersebut mengingatkan bahwa pemerataan pembangunan hanya dapat terwujud jika seluruh elemen bangsa berjalan seiring dan saling menopang.
Dari sisi militer, program ini memiliki landasan yang kokoh. Pjs Kasdim 0415/Jambi Letkol Inf Beni menegaskan bahwa TMMD merupakan implementasi nyata tugas TNI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.
“Pada operasi militer selain perang, salah satu tugas pokok TNI adalah membantu tugas pemerintahan di daerah. Melalui TMMD, kami hadir untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menghidupkan kembali semangat gotong royong,” ungkapnya.
Di Desa Petajen, semangat tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran fisik yang nyata: pembukaan jalan penghubung sepanjang 4,5 kilometer menuju Desa Tebing Tinggi, rehabilitasi rumah tidak layak huni, perbaikan mushola, pembuatan sumur bor, pembangunan pos kamling, rehabilitasi lapangan olahraga, serta perbaikan fasilitas MCK. Program unggulan Kasad seperti penanaman pohon, pembersihan lingkungan, bantuan nutrisi bagi balita stunting, dan penguatan ketahanan pangan turut menjadi bagian dari kegiatan.
Namun wajah TMMD tidak berhenti pada pembukaan jalan dan rehab rumah layak huni saja. Ada sisi lain yang sama pentingnya, yakni kegiatan nonfisik. Di Petajen, digelar penyuluhan wawasan kebangsaan, kesehatan, pendidikan, posyandu, pelatihan keterampilan, serta edukasi ketahanan pangan. Inilah ruh sesungguhnya TMMD—membangun manusia desa agar lebih berdaya, mandiri, dan memiliki rasa kebangsaan yang kuat.
Keseluruhan rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa TMMD merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang strategis. Ia mempertemukan tugas pertahanan dengan kebutuhan pembangunan. Ketika prajurit dan warga bekerja berdampingan, yang terbangun bukan hanya infrastruktur, tetapi juga jembatan kepercayaan antara negara dan rakyat.
Tentu, keberhasilan TMMD tidak boleh berhenti pada saat program usai. Keberlanjutan hasil pembangunan, perawatan fasilitas, serta keterlibatan aktif pemerintah daerah harus terus dijaga. TMMD mesti dipahami sebagai katalis—pendorong percepatan pembangunan—bukan pengganti peran sipil.
Namun satu hal tak terbantahkan. Dari AMD hingga TMMD, dari generasi ke generasi, program ini selalu membawa pesan yang sama: negara tidak boleh jauh dari desa. Di Petajen, pesan itu kembali ditegaskan melalui kerja bersama antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Selama desa masih menunggu kehadiran negara, TMMD bukan sekadar program pembangunan—ia adalah pengingat bahwa kedaulatan juga diuji dari pinggiran. **
