JAMBIDAILY.COM – Kemeriahan tradisi mantai adat yang menyembelih 74 ekor kerbau di Desa Bukit Perentak, Kecamatan Pangkalan Jambu, yang dihadiri Bupati M. Syukur dan jajaran pejabat daerah, menyisakan sorotan di luar seremoni budaya.
Acara adat yang sarat nuansa kebersamaan dalam menyambut Ramadan itu dihadiri ribuan masyarakat. Antusiasme warga disebut sangat tinggi hingga menyebabkan kemacetan hampir dua kilometer, dari Pasar Perentak menuju lokasi kegiatan.
Akibat kepadatan tersebut, Bupati bersama sejumlah pejabat dikabarkan harus berjalan kaki menuju lokasi acara.
Namun di tengah suasana sakral dan penuh pesan adat, warga justru menyoroti pemandangan kontras di sekitar lokasi. Sejumlah ekskavator yang telah dimodifikasi tampak berada di kawasan tersebut. Sebagian di antaranya terlihat dipenuhi drum dan jeriken bahan bakar minyak perlengkapan yang kerap diasosiasikan masyarakat dengan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Informasi dari masyarakat menyebut jumlah alat yang dimodifikasi di kawasan itu diperkirakan mencapai sekitar 20 unit. Bahkan, beberapa sumber warga mengklaim total alat berat yang beroperasi di wilayah Pangkalan Jambu bisa mencapai ratusan unit. Meski demikian, angka tersebut masih memerlukan verifikasi resmi dari pihak berwenang.
Menurut sumber JambiDaily, keberadaan alat-alat tersebut terlihat di sepanjang jalur menuju lokasi acara.
“Saat berjalan kaki itu, rombongan pejabat tidak mungkin tidak melihat aktivitas dan alat yang sedang dimodifikasi di sepanjang perjalanan,” ujar sumber tersebut.
Sorotan publik kian sensitif karena wilayah Sungai Manau dan Pangkalan Jambu dikenal sebagai kampung halaman Bupati. Kondisi ini memunculkan pertanyaan di kalangan warga terkait efektivitas pengawasan dan penertiban aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut.
Sejumlah tokoh masyarakat menilai, karena wilayah ini dikenal sebagai kampung halaman kepala daerah, publik sulit memahami jika aktivitas berskala besar yang disebut telah berlangsung belasan tahun itu dianggap tidak terpantau. Mereka pun mendesak tindakan tegas dan transparan agar tidak menimbulkan persepsi pembiaran.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum maupun instansi teknis terkait status operasional alat-alat berat tersebut.
Di tengah kuatnya pesan adat tentang harmoni, mufakat, dan rasa syukur, masyarakat berharap nilai-nilai itu juga tercermin dalam kepedulian terhadap lingkungan dan penegakan hukum. Bagi warga setempat, marwah adat dan kelestarian alam semestinya berjalan beriringan.(nzr)
