Oleh: Kholid Ansori (Akademisi/Pengamat Kebijakan Publik)
Implementasi program Makan Bergizi Gratis kini tengah menjadi sorotan nasional.
Sebagai sebuah kebijakan yang menyentuh jutaan nyawa, apresiasi patut diberikan atas niat baik pemerintah dalam meningkatkan gizi generasi muda. Namun dari perspektif manajemen kebijakan publik dan efisiensi fiskal, terdapat beberapa catatan fundamental yang memerlukan evaluasi mendalam agar anggaran negara yang besar tidak berakhir menjadi inefisiensi yang sia-sia.
Secara manajerial, mendistribusikan makanan matang secara masif dengan sistem dapur terpusat memiliki kompleksitas yang sangat tinggi.
Salah satu risiko terbesar yang luput dari perhatian adalah faktor preferensi konsumen yaitu siswa itu sendiri.
Siswa pada level menengah seperti SMP dan SMA memiliki selera makan yang sudah terbentuk dan beragam.
Tanpa diversifikasi menu yang sangat fleksibel, risiko terjadinya sampah makanan atau food waste menjadi sangat tinggi. Secara ekonomi, setiap porsi makanan yang tidak termakan adalah pemborosan anggaran negara secara nyata.
Perlu dikaji kembali apakah intervensi dalam bentuk makanan matang lebih efektif dibandingkan intervensi gizi berbasis komunitas atau bantuan langsung yang lebih tepat sasaran.
Dalam ilmu ekonomi, kita mengenal konsep biaya kesempatan. Anggaran raksasa yang dialokasikan untuk program ini tentu akan menggeser alokasi anggaran lainnya. Kita perlu bertanya secara objektif apakah dampak jangka panjang dari program makan ini lebih besar jika dibandingkan dengan penguatan akses pendidikan tinggi melalui kuliah gratis atau peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik secara signifikan.
Investasi pada kualitas pendidikan dan infrastruktur strategis seperti jalan serta layanan kesehatan memiliki multiplier effect yang jelas bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, pemenuhan konsumsi harian merupakan ranah yang sebenarnya masih mampu dikelola oleh sebagian besar rumah tangga Indonesia. Negara idealnya hadir pada sektor di mana masyarakat tidak mampu melakukan intervensi secara mandiri.
Mengingat besarnya aliran dana yang terlibat dalam pengadaan dapur dan bahan pangan, risiko konflik kepentingan dan inefisiensi tata kelola harus dimitigasi sejak dini. Program ini jangan sampai terjebak dalam masalah teknis pengadaan yang justru membuka celah bagi praktik praktik yang merugikan keuangan negara.
Pengawasan ketat dari lembaga auditor dan partisipasi publik menjadi syarat mutlak.
Evaluasi berbasis fakta di lapangan sangat diperlukan sebelum program ini dijalankan secara penuh.
Alokasi anggaran yang lebih selektif dengan memprioritaskan keluarga yang benar benar membutuhkan mungkin akan jauh lebih bijak daripada kebijakan yang bersifat pukul rata.
Dengan demikian, ruang fiskal negara tetap terjaga untuk membangun infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia yang lebih fundamental serta berkelanjutan.***
