JAMBIDAILY.COM-Viralnya tulisan JAMBIDAILY berjudul “RSUD Kol Abundjani Diambang Bangkrut” menjadi pemantik gelombang kesaksian publik. Setelah artikel tersebut ramai diperbincangkan dan menyedot puluhan ribu penonton di TikTok, kolom komentar berubah menjadi ruang curhat terbuka dari dugaan gaji tertunggak hingga pengalaman pelayanan yang dinilai jauh dari harapan.
Akun @alexandria menuliskan keluhan yang menyentak. Ia mengaku karyawan rumah sakit belum menerima gaji selama tiga bulan, bahkan menjelang Lebaran.
“Mirisnya karyawan rumah sakit Kol Abundjani udh 3 bulan gak dpt gaji padahal udh mau lebaran kek mana kami mau lebaran kalo gaji aja gk di bayarkan udh 3 bulan apa boleh kami sekeluarga numpang makan di rumah direktur rumah sakit tu? tiap tahun kyk gini terus,” tulisnya.
Jika benar, persoalan ini bukan sekadar isu internal, tetapi menyangkut hak dasar pekerja dan berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan.
Namun suara warga tidak tunggal. Akun @NazilaZilalo membagikan pengalaman berbeda. Ia mengaku mendapat pelayanan baik, meski menggunakan BPJS.
“Aku baru 13 hari keluar dari RS umum, dari dulu alhamdulillah pelayanannya dapet yang bagus kok walaupun masih BPJS. 2018 juga aku dirawat pakai BPJS pemerintah juga dihargai dan dilayani dengan baik. Yang agak judes ya yang bersih-bersih, tapi masih oke kok. Nggak semua perawatan di sana judes-judes ya ges.”
Di sisi lain, keluhan terkait pelayanan administrasi juga mencuat. Akun @Azhrstaa menyoroti sikap petugas loket saat pasien kontrol BPJS.
“Pelayanannya benar-benar di bawah ekspektasi. Pasien kontrol BPJS diperlakukan kurang baik di loket administrasi. Kami hanya orang awam yang kurang memahami bagaimana alur di RS sana, jadi sewajarnya kami bertanya karena tidak paham. Tapi malah seperti dibentak dengan nada yang kurang pantas untuk seseorang di bagian pelayanan publik.”
Pengalaman serupa diungkapkan @Ria 𐙚 yang merasa dipingpong antar poli.
“Aku waktu berobat dimarah sama perawatnya, udah masuk ke poli bedah dimarah terus katanya suruh pindah ke poli dalam. Di poli dalam dimarahin lagi katanya nggak masuk ke sini. Terus langsung pulang sia-sia nunggu antrean dari pagi sampai siang.”
Keluhan soal ruang rawat inap juga muncul dari akun @ntnnnn♡.
“Aku pernah dirawat di situ padahal aku nggak pakai BPJS, aku umum tapi ditaruh di ruangan kumuh dan nggak layak. Terus aku bilang sama perawatnya, ‘Buk, bener ditaruh di sini? Bukannya sehat malah tambah sakit.’ Perawatnya menjawab, ‘Kalau mau yang bagus harus bayar mahal.’ Aku jawab nggak apa-apa bayar, yang penting ruangannya layak. Terus dia teriak manggil temannya, ‘Ini pasiennya mau ruangan yang bagus katanya dia sanggup bayar.’”
Ragam kesaksian ini memperlihatkan dua sisi wajah pelayanan: ada yang puas, ada pula yang kecewa. Namun ketika isu kesejahteraan pegawai dan standar pelayanan publik muncul bersamaan, publik wajar mempertanyakan tata kelola rumah sakit secara menyeluruh.
Rumah sakit daerah adalah wajah pemerintah dalam situasi paling genting warga. Karena itu, transparansi, klarifikasi resmi, serta evaluasi manajemen menjadi kebutuhan mendesak. Kepercayaan publik tidak boleh dibiarkan terkikis oleh ketidakjelasan dan keluhan yang terus berulang.(NZR)
