Oleh: Nazarman
JAMBIDAILY.COM– Dalam forum Musrenbang RKPD 2027, Bupati Merangin M. Syukur menyoroti efisiensi, kontraksi anggaran Rp240 miliar, dan pentingnya perencanaan dari desa agar tidak “copy-paste”. Namun di balik narasi itu, muncul pertanyaan mendasar: jika koneksi pusat yang dulu digaungkan begitu kuat, mengapa APBN belum menjadi penopang signifikan pembangunan Merangin?
Saat kampanye, latar belakang sebagai mantan anggota DPD RI disebut sebagai modal strategis untuk membuka akses kementerian dan proyek pusat. Logikanya sederhana—ketika APBD terbatas, jejaring nasional menjadi solusi. Tetapi dalam Musrenbang, yang lebih dominan justru pembahasan penghematan dan penyesuaian belanja akibat tekanan fiskal. Artinya, ruang gerak pembangunan tetap bertumpu pada kas daerah.
Jika relasi pusat benar-benar efektif, forum resmi seperti Musrenbang semestinya diisi dengan laporan capaian konkret: berapa tambahan DAK yang diamankan, kementerian mana yang sudah menyetujui program strategis, atau proyek apa yang telah masuk skema pendanaan APBN. Tanpa data itu, klaim koneksi hanya terdengar sebagai Retorika.
Salah satu target yang disampaikan adalah rencana mengubah Jalur 3 menjadi Jalur 2 dengan dukungan dana pusat. Di sinilah urgensinya perlu diuji secara terbuka. Jalur 3 merupakan karya pembangunan di era Bupati terdahulu, H. Rotani Yutaka, yang pada masanya tentu telah melalui kajian teknis dan pertimbangan kebutuhan. Jika kini hendak diubah, publik berhak mengetahui: apa dasar akademisnya? Apakah sudah ada studi kelayakan terbaru? Seberapa mendesak dibanding kebutuhan lain?
Apakah volume kendaraan sudah benar-benar menuntut pelebaran? Atau justru masih banyak jalan penghubung desa yang rusak berat dan lebih membutuhkan perhatian? Di tengah kontraksi Rp240 miliar, pilihan mengubah infrastruktur yang sudah ada menjadi dua jalur memunculkan pertanyaan soal skala prioritas. Mengapa bukan fasilitas kesehatan baru, penguatan irigasi pertanian, atau perbaikan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas dampaknya?
Pembangunan bukan soal mengganti yang lama dengan yang baru, tetapi memastikan kebutuhan paling mendesak didahulukan. Musrenbang seharusnya menjadi ruang adu data dan argumentasi teknis, bukan sekadar penyampaian target ambisius.
Jika hingga kini APBD masih menjadi tumpuan utama sementara dukungan APBN belum terlihat konkret, maka wajar publik mulai menagih: di mana realisasi koneksi Jakarta yang dulu diyakini akan membawa lompatan pembangunan bagi Merangin?
