JAMBIDAILY.COM — Klaim Pemerintah Kabupaten Merangin tentang “performa ekonomi menakjubkan” sepanjang 2025 menuai kritik. Sejumlah kalangan menilai rilis yang disebarluaskan melalui Kominfo tersebut terlalu berlebihan, tidak proporsional, dan cenderung menggiring opini publik.
Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,13 persen yang disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) memang sedikit di atas rata-rata Provinsi Jambi (4,93 persen) dan nasional (5,11 persen). Namun, selisih yang sangat tipis itu dinilai tidak layak disebut sebagai capaian luar biasa.
“Kalau hanya unggul di angka desimal, itu bukan prestasi spektakuler. Itu masih dalam kategori normal,” ujar seorang pengamat ekonomi daerah.
Sorotan juga mengarah pada sumber data yang digunakan. Seluruh angka dalam rilis tersebut berasal dari LKPJ pemerintah daerah, tanpa pembanding dari lembaga independen seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Kondisi ini membuat klaim yang disampaikan dinilai belum sepenuhnya terverifikasi secara objektif.
Selain itu, klaim lonjakan sektor pertanian dari 2,77 persen menjadi 5,55 persen juga dipertanyakan. Tidak ada penjelasan rinci terkait faktor pendorong kenaikan tersebut, apakah berasal dari peningkatan produksi, kenaikan harga komoditas, atau hanya efek pemulihan dari tahun sebelumnya.
“Kalau tidak dijelaskan strukturnya, publik bisa salah memahami. Pertumbuhan tinggi belum tentu berdampak langsung pada kesejahteraan petani,” tambahnya.
Di sisi lain, terdapat kontradiksi yang luput dari penjelasan dalam rilis tersebut. Sektor akomodasi dan makan minum justru mengalami perlambatan signifikan, dari 7,78 persen menjadi 3,24 persen. Penurunan ini dinilai sebagai indikator penting yang bisa berkaitan dengan melemahnya daya beli masyarakat atau lesunya sektor jasa.
Namun, kondisi tersebut tidak mendapat pembahasan lebih lanjut.
Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 72,65 menjadi 73,41 juga dinilai sebagai tren normal tahunan, bukan lompatan signifikan. Begitu pula dengan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target, yang dinilai perlu dikaji lebih jauh terkait realistis atau tidaknya target awal yang ditetapkan.
Minimnya perspektif pembanding dalam rilis tersebut juga menjadi perhatian. Tidak ada pandangan dari akademisi, pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai pihak yang merasakan langsung dampak kondisi ekonomi.
Sejumlah pihak menilai, rilis tersebut lebih menyerupai narasi pencitraan ketimbang laporan informatif yang utuh. Padahal, publik membutuhkan informasi yang tidak hanya menampilkan angka, tetapi juga menjelaskan realitas di baliknya.
“Ukuran keberhasilan ekonomi bukan hanya di atas kertas, tapi apakah benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dengan demikian, klaim keberhasilan ekonomi Merangin dinilai perlu diuji lebih dalam melalui data independen dan analisis yang lebih terbuka, agar tidak menimbulkan persepsi yang bias di tengah masyarakat.(nzr)
