JAMBIDAILY.COM— Polemik angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin terus bergulir dan kini mengarah pada sorotan serius terhadap Dinas Kominfo. Rilis tanpa penjelasan sumber data dinilai menjadi pemicu utama kebingungan publik hingga memunculkan perdebatan luas.
Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, akhirnya angkat bicara dan menegaskan bahwa data yang disampaikan dalam forum resmi bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebagaimana dijelaskan oleh Bappeda.
“Data yang kita sampaikan memang data BPS, karena Pemda tidak pernah mengeluarkan data indikator makro pembangunan,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp.
Namun, saat disampaikan bahwa kesalahpahaman publik dipicu oleh rilis Dinas Kominfo yang tidak mencantumkan sumber data secara jelas, Wabup merespons singkat, “astaghfirullah”.
Respons tersebut mencerminkan adanya keprihatinan atas kekeliruan komunikasi yang terjadi. Pasalnya, rilis resmi yang tidak mencantumkan sumber data telah memicu kebingungan, bahkan menimbulkan perdebatan terkait validitas angka pertumbuhan ekonomi yang beredar di tengah masyarakat.
Berdasarkan penelusuran di situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Merangin, angka 5,13 persen memang ditemukan dalam tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik pada triwulan IV maupun secara tahunan. Namun, ketiadaan penjelasan metodologi dalam rilis Kominfo membuat angka tersebut rawan disalahartikan.
Sejumlah kalangan menilai, persoalan ini bukan terletak pada benar atau tidaknya angka, melainkan pada cara penyampaian yang tidak utuh. Tanpa penjelasan apakah angka tersebut merupakan pertumbuhan tahunan, kumulatif, atau berbasis periode tertentu, informasi menjadi bias dan membingungkan.
“Data boleh benar, tapi kalau tidak dijelaskan konteksnya, tetap bisa menyesatkan,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.
Kritik juga mengarah pada peran Kominfo sebagai penyampai informasi resmi pemerintah. Ketelitian dan kelengkapan dalam merilis data dinilai menjadi keharusan, terlebih dalam isu strategis seperti indikator makro ekonomi.
“Kalau sejak awal sumber dan konteksnya dijelaskan dengan benar, polemik ini tidak akan terjadi. Ini soal akurasi dan tanggung jawab informasi publik,” tambahnya.
Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa dalam komunikasi publik, detail bukan hal sepele. Satu angka tanpa sumber dan penjelasan yang utuh dapat memicu polemik, bahkan berujung pada krisis kepercayaan terhadap informasi resmi pemerintah.(Nzr)
