JAMBIDAILY.COM – Rencana Bupati Merangin, M. Syukur, untuk membangun industri hilir pertanian secara mandiri menuai sorotan tajam dari publik. Wacana yang disebut sebagai “lompatan besar” di sektor pertanian itu justru dibanjiri kritik warganet yang menilai masih banyak persoalan mendasar yang belum diselesaikan.
Sebelumnya diberitakan, Bupati M. Syukur menegaskan komitmennya untuk mendorong hilirisasi pertanian guna mengurangi ketergantungan peternak terhadap pasokan pakan dari luar daerah. Langkah ini diharapkan mampu menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan kemandirian sektor pertanian lokal.
Pernyataan tersebut disampaikan usai panen raya jagung di BBU Desa Sido Rukun, Kecamatan Margo Tabir, Kamis (02/04).
Namun di tengah optimisme tersebut, respons publik justru bernada sebaliknya. Sejumlah komentar warganet di media sosial menyoroti persoalan klasik yang dinilai belum tuntas, mulai dari keterlambatan pembayaran gaji tenaga kerja hingga kondisi proyek-proyek yang terbengkalai.
Salah satu akun anonim secara tegas mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memenuhi hak pekerja, khususnya tenaga PPPK paruh waktu yang disebut belum menerima gaji selama berbulan-bulan.
“Pak bupati tolong urus dulu gaji PPPK paruh waktu yang sudah 4 bulan belum dibayar. Mereka kerja juga untuk mendapatkan upah, bukan kerja saja. Itu uang negara, bukan uang pribadi. Kok susah kali bayarnya, ada apa dengan Merangin?” tulisnya.
Kritik serupa juga disampaikan akun Ahmad Bersyukur yang mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu fokus pada rencana besar sebelum menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat.
“Yang ada saja diurus dulu. Jangan banyak rencana. Kebutuhan dasar rakyat seperti jalan, kesehatan, dan pendidikan itu yang utama,” ujarnya.
Sementara itu, akun Muchlisin Madras memberikan pandangan teknis terkait rencana hilirisasi. Ia menyarankan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikelola secara profesional.
“Bikin BUMD yang fokus pada industri hilir. Karena pemda tidak mungkin kerjakan langsung. Tapi pekerjakan orang yang ahli di bidangnya. Jangan BUMD hanya jadi tempat menampung pensiunan atau orang tanpa keahlian,” tulisnya.
Sorotan yang lebih tajam datang dari akun Heri Royan yang mengungkit proyek-proyek serupa yang dinilai tidak berjalan optimal.
“Banyak gedung yang dibangun seperti gedung produksi kopi, gedung jahe di Sungai Misang tidak bermanfaat hingga hari ini. Bahkan sudah menjadi sarang hantu akibat tidak adanya bahan baku,” ujarnya.
Ia pun mempertanyakan aspek paling mendasar dari rencana hilirisasi tersebut.
“Begitu juga dengan rencana bupati membangun industri hilirisasi pertanian, bahan bakunya dari mana?” tambahnya.
Rangkaian kritik ini memperlihatkan satu benang merah: publik tidak menolak gagasan hilirisasi pertanian, namun meragukan kesiapan pemerintah dalam mengeksekusinya.
Mulai dari persoalan pembayaran hak tenaga kerja PPPK paruh waktu, pemenuhan layanan dasar, hingga pengalaman proyek yang tidak berfungsi, semuanya menjadi alasan kuat munculnya skeptisisme.
Pengamat menilai, hilirisasi pertanian tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas produksi. Keberhasilan program sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan, kesiapan petani, sistem distribusi, serta kepastian pasar.
Tanpa perencanaan yang matang, program berisiko mengulang pola lama: pembangunan fisik tanpa manfaat nyata.
Di tengah ambisi mendorong nilai tambah sektor pertanian, pemerintah daerah kini dihadapkan pada tantangan yang lebih mendasar membangun kembali kepercayaan publik.
Sebab bagi masyarakat, keberhasilan tidak diukur dari besarnya rencana, melainkan dari kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan nyata yang mereka rasakan setiap hari.(nzr)
