JAMBIDAILY.COM – Di balik hiruk pikuk pelayanan di RSUD Kolonel Abunjani Bangko, ada cerita lain yang tak terlihat oleh pasien. Cerita tentang para pegawai yang datang bekerja setiap hari, namun pulang dengan kecemasan yang sama: gaji yang belum pasti.
Sejak diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, harapan sempat tumbuh. Status berubah, masa depan terasa lebih jelas. Namun harapan itu perlahan memudar ketika realitas berbicara gaji yang dijanjikan belum sepenuhnya mereka terima.
“Yang penting kami tetap kerja. Pasien tetap harus dilayani,” ujar seorang pegawai, pelan.
Ia bercerita, satu bulan gaji yang diterima menjelang Lebaran lalu menjadi satu-satunya pegangan di tengah kebutuhan yang terus berjalan. Selebihnya, mereka bertahan dengan cara masing-masing berutang, menunda kebutuhan, hingga mengandalkan keluarga.
Di ruang-ruang pelayanan, mereka tetap berdiri. Menyapa pasien, menjalankan tugas, seolah tak ada yang berubah. Padahal di balik itu, ada beban yang terus dibawa pulang.
Kondisi ini tidak berdiri sendiri. Pihak manajemen RSUD juga berada dalam tekanan. Direktur rumah sakit mengakui, keuangan sedang sulit dan pembayaran gaji masih bergantung pada klaim BPJS. Di saat yang sama, tagihan utang terus datang.
Di titik ini, beban seakan bertemu di satu tempat: pegawai yang menunggu kepastian, dan rumah sakit yang berjuang menjaga layanan.
Namun yang paling terasa adalah diamnya kepastian. Status sudah berubah menjadi PPPK, tetapi jaminan yang diharapkan belum sepenuhnya hadir.
Bagi mereka, ini bukan lagi soal istilah honorer atau PPPK. Ini soal bagaimana bertahan dari hari ke hari, sambil tetap menjalankan tanggung jawab sebagai tenaga pelayanan kesehatan.
Di RSUD Kolonel Abunjani Bangko, pelayanan memang tetap berjalan. Tapi di balik itu, ada cerita tentang orang-orang yang terus bekerja dalam ketidakpastian menunggu hak yang belum sepenuhnya sampai.
Pada titik ini, perhatian dan langkah konkret pemerintah daerah menjadi sangat mendesak. Kepastian hak pegawai dan keberlangsungan layanan kesehatan tidak bisa terus dibiarkan bergantung pada situasi yang serba tidak pasti. Pemerintah perlu segera hadir, mengambil tanggung jawab, dan memastikan kebijakan yang telah dibuat benar-benar ditopang oleh pembiayaan yang jelas dan berkelanjutan.(nzr)
