Penulis: Arif Tarmisih
Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Jambi
Banjir seolah telah menjadi peristiwa yang akrab bagi sebagian masyarakat Jambi. Setiap kali musim hujan datang, berbagai wilayah kembali mengalami genangan hingga banjir yang merendam rumah warga, jalan raya, dan fasilitas umum. Akibatnya, aktivitas masyarakat terganggu, kerugian ekonomi meningkat, dan kualitas hidup masyarakat ikut terdampak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yang penting untuk dijawab: mengapa banjir terus terjadi dan seakan menjadi masalah yang tidak pernah selesai?
Selama ini, banjir sering kali dianggap sebagai akibat dari tingginya curah hujan. Pandangan tersebut memang tidak sepenuhnya salah. Namun, jika banjir terus terjadi dari tahun ke tahun, maka persoalannya tidak lagi bisa dilihat hanya sebagai faktor alam. Ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana lingkungan dikelola dan bagaimana kebijakan pemerintah dijalankan dalam mengantisipasi risiko bencana tersebut.
Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan di Provinsi Jambi berkembang cukup pesat. Berbagai proyek infrastruktur dibangun, kawasan permukiman terus bertambah, dan aktivitas ekonomi semakin meningkat. Pembangunan tentu menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan justru dapat menimbulkan masalah baru. Banyak lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan air beralih menjadi kawasan permukiman, pertokoan, maupun perkebunan. Akibatnya, kemampuan tanah untuk menyerap air hujan semakin berkurang dan meningkatkan risiko banjir ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.
Selain itu, kondisi sungai dan drainase di beberapa wilayah juga masih menjadi persoalan. Tidak sedikit saluran air yang mengalami pendangkalan atau tersumbat oleh sampah. Ketika hujan deras turun, air tidak dapat mengalir dengan baik sehingga meluap ke jalan dan permukiman warga. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan banjir bukan hanya tentang cuaca, tetapi juga berkaitan dengan perilaku masyarakat dan kualitas pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah.
Sebagai mahasiswa Ilmu Politik, saya melihat bahwa banjir tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan lingkungan semata, tetapi juga sebagai persoalan kebijakan publik. Dalam konsep negara kesejahteraan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko yang dapat mengancam kehidupan mereka, termasuk risiko bencana. Oleh karena itu, banjir yang terus berulang dapat menjadi indikator bahwa masih ada aspek tata kelola pemerintahan yang perlu dievaluasi dan diperbaiki.
Pemerintah daerah seharusnya tidak hanya fokus pada penanganan banjir ketika bencana sudah terjadi. Yang lebih penting adalah bagaimana membangun sistem pencegahan yang efektif. Misalnya melalui penataan ruang yang lebih baik, perlindungan terhadap kawasan resapan air, normalisasi sungai, serta pembangunan drainase yang memadai. Langkah-langkah tersebut memang membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, tetapi akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan terus-menerus mengeluarkan anggaran untuk penanganan banjir setiap tahun.
Di sisi lain, persoalan lingkungan sering kali kalah oleh kepentingan pembangunan jangka pendek. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan ekonomi menjadi target utama banyak pemerintah daerah. Namun, pembangunan yang mengabaikan kelestarian lingkungan justru berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar di masa depan. Ketika banjir terjadi, masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Oleh karena itu, keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
Partisipasi masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Kesadaran untuk menjaga lingkungan masih perlu ditingkatkan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan saluran air, masih sering ditemukan. Padahal, tindakan tersebut dapat memperburuk kondisi banjir. Oleh karena itu, penanganan banjir tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Masyarakat juga harus terlibat aktif dalam menjaga lingkungan di sekitarnya.
Selain itu, generasi muda memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan. Mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai agen perubahan dalam bidang politik dan sosial, tetapi juga dalam isu-isu lingkungan. Melalui diskusi, penelitian, maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa dapat ikut mengedukasi masyarakat sekaligus mengawal kebijakan pemerintah agar lebih berpihak pada kepentingan lingkungan dan masyarakat luas.
Banjir yang terus berulang di Jambi seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi bersama. Sudah saatnya pemerintah tidak hanya berfokus pada solusi jangka pendek, tetapi mulai membangun kebijakan yang berorientasi pada pencegahan dan keberlanjutan. Masalah banjir bukan persoalan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari berbagai keputusan dan kebijakan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Pada akhirnya, banjir yang tak kunjung usai di Jambi menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah besar dalam tata kelola lingkungan dan pembangunan daerah. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Sementara itu, masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Jika kedua unsur ini dapat berjalan beriringan, maka harapan untuk menciptakan Jambi yang lebih aman, nyaman, dan terbebas dari banjir yang terus berulang bukanlah sesuatu yang mustahil. Sebab, lingkungan yang terjaga bukan hanya kebutuhan hari ini, tetapi juga investasi bagi masa depan daerah dan generasi yang akan datang.
