JAMBIDAILY.COM — Tetap bekerja melayani masyarakat, tetapi gaji tak kunjung diterima. Kondisi inilah yang dialami 152 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu kategori Tenaga Kerja Sukarela (PW-TKS) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
Sejak dilantik dan menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan pada akhir 2025, mereka mengaku belum pernah menerima gaji hingga Oktober 2026. Padahal, mereka tetap menjalankan tugas di 27 puskesmas dan layanan Public Safety Center (PSC) di Kabupaten Merangin.
Berharap memperoleh kepastian, sejumlah perwakilan tenaga kesehatan tersebut mendatangi DPRD Merangin pada Senin (12/10/2026). Mereka diterima Wakil Ketua II DPRD Merangin, Ahmad Fahmi, di ruang kerjanya.
Dalam audiensi itu, mereka mengadukan nasib setelah berbulan-bulan bekerja tanpa menerima penghasilan. Bagi mereka, persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan juga menyangkut hak atas pekerjaan yang telah dijalankan dan kebutuhan hidup sehari-hari.
Persoalan tersebut semakin menjadi tanda tanya karena SK pengangkatan yang ditandatangani Bupati Merangin mencantumkan ketentuan bahwa pegawai diberikan gaji atau upah sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.
Ahmad Fahmi: Tidak Ada Alasan untuk Tidak Membayar
Ahmad Fahmi menegaskan, pemerintah daerah seharusnya segera memberikan kepastian pembayaran karena para tenaga tersebut telah dilantik dan menerima SK pengangkatan.
“Sebenarnya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak membayar gaji mereka. Mereka sudah dilantik dan SK mereka sudah ditandatangani oleh bupati,” tegas Fahmi.
Ia mengungkapkan, DPRD telah memanggil Dinas Kesehatan dan instansi pengelola keuangan daerah untuk membahas persoalan tersebut. Namun, menurut Fahmi, pembayaran masih menunggu arahan bupati.
“Sudah sepuluh bulan mereka bekerja siang malam, tetapi hingga hari ini mereka belum menerima gaji yang menjadi hak mereka. Sungguh zalim kita ini,” ujar Fahmi.
Fahmi mengingatkan, apabila gaji belum dibayarkan hingga November 2026, kondisi tersebut semakin memprihatinkan. Terlebih, masa pengangkatan para PPPK Paruh Waktu itu dijadwalkan berakhir pada 30 November 2026.
“Kalau di bulan November ini belum juga dibayar, ini sangat zalim. Pemerintah tidak boleh beralasan apa pun,” tegasnya.
Menunggu Kepastian Pemerintah
Persoalan 152 tenaga kesehatan tersebut kini membutuhkan jawaban konkret dari Pemerintah Kabupaten Merangin. Pemerintah perlu menjelaskan penyebab keterlambatan, status anggaran, serta kepastian waktu pembayaran gaji yang mereka tunggu sejak mulai bekerja.
Di balik angka 152 orang itu, ada tenaga kesehatan yang tetap menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat di tengah ketidakpastian penghasilan.
Mereka menunggu kepastian atas hak yang selama ini, menurut pengakuan mereka, belum diterima.
Sepuluh bulan mengabdi tanpa gaji, kini mereka berharap pemerintah segera memberikan jawaban dan kepastian pembayaran.
(Nazarman)
