BPK Memberikan Opini WTP Kepada Pemerintah Kabupaten Bungo

JAMBIDAILY HUKUM – Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK Perwakilan Provinsi Jambi pada hari ini (27/4) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan   Keuangan   Pemerintah   Daerah   (LKPD)   Tahun Anggaran (TA) 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Bungo. Acara yang dilaksanakan pada Pukul 14.00 WIB ini menjadi pembuka  rangkaian kegiatan  penyerahan  LHP  atas  LKPD  TA  2021  kepada  Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jambi.

Bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Rio Tirta,S.E., M.Acc., CSFA menyerahkan LHP tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Bungo, Jumari Ari Wardoyo dan Bupati Bungo, H. Mashuri, SP., ME., setelah dilakukan  penandatanganan  Berita  Acara  Serah  Terima  (BAST) LHP  oleh  masing-masing pihak.  Penyerahan  LHP  turut  dihadiri  oleh  Wakil  Bupati,  Sekretaris  Daerah, Inspektur Daerah, beserta jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo dan Pejabat Struktural serta Fungsional BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Dalam sambutannya, Rio Tirta menyampaikan bahwa pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, Pasal 17 UU Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan  kepada  BPK  untuk  menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan opini (pernyataan pendapat) atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan mendasarkan pada:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Oleh karena itu dalam melakukan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil penilaian terhadap SPI dan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD TA 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Bungo. Pemerintah Kabupaten Bungo telah menyelesaikan permasalahan yang mempengaruhi opini pada tahun sebelumnya. Walaupun sudah meraih Opini WTP, namun BPK masih menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

1. Kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp15.98384.415,00;
2. Kas dibendahara pengeluaran dipindahbukukan ke rekening pribadi bendahara pada delapan SKPD sebesar Rp48928.158,00;
3. Pengelolaan keuangan pada BLUD RSUD  Hanafie tidak sesuai ketentuan.

BPK berharap agar hasil pemeriksaan yang telah disampaikan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan secara bersama-sama selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Dalam  akhir  sambutannya,  Rio  Tirta  juga  mengingatkan  bahwa  berdasarkan  Pasal  20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi   laporan   hasil   pemeriksaan.  Pejabat   wajib   memberikan   jawaban  atau penjelasan kepada BPK, terkait tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.