SKK Migas dan KKKS Sumbagsel Susun Langkah Tingkatkan Produksi 2023

JAMBIDAILY PALEMBANG – Menjelang berakhirnya tahun 2022, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengadakan kegiatan kunjungan manajemen SKK Migas dan persiapan fifting akhir Tahun 2022.

Pada kegiatan kunjungan kerja di Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto didampingi Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara, Kepala SKK Migas Perwakilan Sumbagsel Anggono Mahendrawan, Kadiv Operasi Produksi Bambang Prayoga, Plt Kadiv Program dan Komunikasi SKK Migas Mohammad Kemal beserta jajaran SKK Migas terkait.

Dalam kegiatan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai 27 hingga 29 Desember 2023 Kepala SKK Migas dan rombongan diagendakan untuk dapat melihat proses monitoring kegiatan operasi dan produksi KKKS di wilayah Sumbagsel yang sudah terintegrasi dengan integrated operation center (IOC) SKK Migas Pusat dilanjutkan dengan melihat hasil-hasil mitra binaan dalam program pengembangan masyarakat (PPM) yang dilakukan oleh KKKS di Sumbagsel.

Dalam kunjungan tersebut Kepala SKK Migas melakukan diskusi dengan pimpinan KKKS di Sumbagsel terkait kinerja capaian 2022 dan rencanan program 2023. Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Pertamina refinery unit (RU) III Plaju yang mengolah minyak mentah hasil produksi KKKS di Sumbagsel, serta kegiatan pengeboran sumur Lokasi SAS-1 ST KKKS Sele Raya Belida.

“Kegiatan selama 3 (tiga) hari ini merupakan salah satu upaya Industri Hulu Migas untuk melihat kesiapan di Lapangan dalam mencapai amanah Pemerintah, yaitu untuk Jangka Pendek berupa produksi 660 ribu BOPD minyak dan  6160 MMSCFD gas di tahun 2023, dan menyelaraskan dengan target jangka panjang 1 juta BOPD dan 12 ribu MMSCFD di tahun 2030”, kata Dwi dalam arahan diskusi dengan pimpinan KKKS seluruh Sumbagsel (27/12).

Dwi menambahkan kedua target ini merupakan target yang cukup menantang dan memerlukan langkah-langkah yang tidak biasa untuk mencapainya. Karena itu, kunjungan ini juga untuk mendengarkan aspirasi dari Kondisi di Lapangan terkait dukungan apa yang diperlukan dari SKK Migas.

“Kontribusi KKKS Sumbagsel terhadap produksi Nasional yang cukup significant, yaitu sebesar 69 ribu BOPD atau 7% (untuk minyak dan kondensat) dan sebesar 1.827 MMSCFD atau 28% (untuk gas)” ujar Dwi.

Dwi menegaskan bahwa SKK Migas sebagai wakil Pemerintah bertugas untuk membantu apa yang bisa dilakukan agar bisa membantu KKKS dalam melaksanakan kegiatan yang massif dan agresif dalam rangka menjaga dan meningkatkan produksi migas nasional. Dwi menambahkan Pemerintah telah menetapkan target incline setelah dalam jangka panjang mengalami decline.

Dwi mengkhawatirkan khususnya pada produk minyak yang banyak impor yang jika jika terus terjadi dan meningkat akan semakin membebani negara.

“Sering kali ada temuan migas, tetapi waktu untuk membuat proyek bisa onstream butuh waktu yang lama. Sesuai arahan Presiden harus melakukan business not ussual, hal ini nampak dari kehadiran negara yang telah banyak memberikan insentif-insentif agar keekonomian lapangan dapat dipastikan. Salah satu kegiatan yang perlu didorong adalah kegiatan eksplorasi yang lebih agresif dengan insentif yang lebih menarik, dan bagaimana Plan Of Development (POD) yang sudah disetujui bisa dipercepat serta memastikan semua program dalam Work Program and Budget (WP&B) setiap tahunnya dapat terlaksana tepat waktu”, terang Dwi.

Untuk area Sumbagsel juga sangat diuntungkan dengan kondisi infrastruktur untuk minyak dan gas yang sangat memadai. Sehingga KKKS didorong untuk tidak ragu-ragu dalam melakukan kegiatan penemuan dan pengembangan cadangan migas baru.

Dwi juga mendorong agar ada investasi dan pengolahan lebih lanjut dari rich gas (gas alam basah) yang dapat di olah menjadi LPG di PHE Jambi Merang yang memiliki potensi bisa dijadikan LPG hingga 200.000 ton per tahun.

“Jika investasi untuk pengolahan rich gas menjadi LPG direalisasikan tentu akan memberikan penerimaan negara yang lebih optimal, dan membantu Pemerintah mengurangi impor LPG yang telah membebani negara karena volume dan nilai impor yang tinggi”, pungkas Dwi.

Masa transisi peranan migas tetap besar, karena minyak masih impor, dan potensi gas yang pasar ekspor besar dan relatif diterima sebagai energi transisi. Dwi mengingatkan bahwa KKKS di Sumbagsel tidak boleh ada ketakutan dan kerugian dalam menjualnya. Bagaimana membuat lapangan ekonomis sudah menjadi kebijakan Pemerintah. Harga gas tinggi bisa berlangsung 4 tahunan kedepan, sehingga peluang ini harus dimanfaatkan.

Dalam diskusi dengan pimpinan KKKS, terlihat kegiatan untuk tahun 2023 yang semakin massif dan agresif. Kegiatan Pemboran eksplorasi dan eksploitasi diharapkan akan meningkat 15% dimana pada tahun ini outlooknya mencapai 77 sumur sedangkan pada tahun depan akan mencapai 90 sumur.

Hal-hal lain yang mengemuka antara lain adalah optimasi produksi hingga 150 – 180 MMSCFD sesuai kemampuan sub surface pada produksi gas di PHE Jambi termasuk produksi sumur temuan Sungai Rotan-1 dan Produksi LPG. Seiring dengan peningkatan permintaan gas dari Singapura dan Jawa Barat, hal yang menjadi diskusi adalah bagaimana meningkatkan produksi Medco Grissik melalui percepatan komitmen kerja pasti (KKP) terutama sumur eksplorasi di Dayung dan Suban Lower Palembang.

Potensi peningkatan produksi lainnya berasal dari percepatan plan of development (POD) Bungkal Bungin Rayun yang dioperasikan oleh Jindi South Jambi B. Peningkatan produksi dari KKKS Seleraya Belida adalah upaya mempercepat put on production (PoP) sumur anggur selatan yang ditargetkan di September 2023.

Keberhasilan horizontal well dan multistage fract yang diperolah Medco Rimau akan dilakukan upaya penerapan secara masif di wilayah kerja lain yang memiliki karakteristik reservoir yang sama. Telah dilaksanakannya kegiatan CO₂ injection di Petrochina terus dilakukan monitor untuk memperoleh hasil yang optimal. Kemudian diharapkan dapat dilakukan percepatan pengembangan lapangan gas Budi Deep yang dioperasikan oleh KKKS Tately Palmerah.

Untuk menunjang kegiatan ini kebanyakan KKKS memerlukan dukungan dalam pembebasan lahan yang masih cukup terhambat dan juga perijinan seperti UKL-UPL dan lain-lain. (*/)