Kata Akhir Fraksi – Fraksi DPRD Tanjab Timur terhadap Laporan Pansus LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur TA 2022

JAMBIDAILY TANJAB TIMUR – Sidang Paripurna DPRD Tanjung Jabung Timur yang membahas laporan Pansus LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 telah digelar pada Kamis (28/4/23)

Dalam sidang paripurna tersebut, fraksi-fraksi di DPRD Tanjung Jabung Timur memberikan pandangan mereka terhadap laporan Pansus.

Fraksi PAN dibacakan oleh Hj. Tri Astuti Handayani menyatakan sependapat dengan Pemerintah bahwa Prioritas Pembangunan “ Mempercepat Ketersediaan Infrastruktur Umum secara merata dan Berkeadilan” dan memahami Kondisi Obyektif LKPJ Tahun Anggaran 2022 guna memenuhi tugas Konstitusional sebagaimana diatur dalam Perundang – Undangan.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar yang disampaikan oleh Alam Bakri meminta kepada Pemerintah agar lebih Responsif dan tanggap atas laporan dan keluhan dari masyarakat untuk segera dapat diselesaikan. Adapun rekomendasi dan catatan tambahan Fraksi Golkar terhadap Laporan Pansus yaitu:

Dinas Dukcapil Merekomendasikan untuk meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis Online, adanya Program – program Uptodate selaras dengan Perkembangan Teknologi IT.

Dinas Kominfo Merekomendasikan agar terus menambah Daerah jangkauan jaringan terhadap Blankspot Area, dengan melakukan komunikasi terhadap Perusahaan Provider Komunikasi.

Dinas PUPR Merekomendasikan untuk segera mengambil langkah strategis guna perbaikan/ pemeliharaan  jalan di beberapa Kecamatan yang sulit dilalui oleh Masyarakat yang berdampak pada perekonomian masyarakat.

Dinas Perhubungan Merekomendasikan untuk pencegahan kerusakan Jalan – jalan kabupaten bersifat sementara agar mengeluarkan Surat edaran Dinas Perhubungan atas pembatasan Tonase muatan kendaraan barang.

BKPSDM Merekomendasikan agar Penerimaan Tenaga PPPK lebih ditingkatkan jumlahnya Dinas Pendidikan Merekomendasikan agar dalam pelaksanaan program pembangunan fisik, terkhusus kepada infrastruktur Pendidikan, benar – benar dilakukan pengawasan yang konprehensif.

Disisi lain Fraksi PDI P yang disampaikan oleh Muhammad Guntur, S.Pi  memberikan catatan dan Rekomendasi sebagai berikut :

Fraksi PDI P menegaskan kembali terhadap saran, masukan, kritikan yang bersifat objektif yang telah disampaikan oleh Pansus DPRD untuk segera ditindak lanjuti Fraksi PDI P menegaskan kembali kepada beberapa OPD dan beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang penyerapan Anggarannya masih sangat rendah ditahun 2022 untuk bergerak cepat dalam merealisasikan Program Kegiatan dan Anggarannya agar di akhir tahun tidak meninggalkan silpa.

Terhadap masih rendahnya harga jual komoditi Pinang, Fraksi PDI P sepakat terhadap Pansus dan merekomendasikan kepada Dinas Perkebunan dan Perikanan serta Dinas Perdagangan untuk terus melakukan upaya kongkrit dalam mengatasi melemahnya harga pinang dan terus menggali imformasi terkait harga komoditi pinang internasional meningat pinang merupakan salah satu komoditi unggulan Kab. Tanjabtim.

Selanjutnya dari Fraksi Bulan Bintang Indonesia yang disampaikan oleh Ambo Acok, S.T merekomendasikan beberapa hal, yang salah satunya adalah terkait laporan Pansus Dinas Ketahanan Pangan adanya pemasaran Beras Bulog yang berasal dari negara Thailand, Fraksi Bulan Bintang Indonesia mengharapkan agar diperhatikan dengan serius karena ini sangat berdampak terhadap hasil pertanian Kab. Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya salah satu keluhan Nelayan adalah kurangnya persediaan Es Balok untuk nelayan, serta BBM yang kurang, Fraksi BBI mengharapkan kepada Instansi terkait agar mencari solusi untuk kedepannya karena ini selalu menjadi kendala para Nelayan dari tahun ke tahun.

Fraksi Restorasi Nurani Rakyat (RNR) yang disampaikan oleh Yudi Hariyanto EY menyoroti kurangnya transparansi dalam pelaksanaan program pemerintah daerah di Tanjung Jabung Timur. Hal ini terungkap dalam laporan Pansus atas LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2022. “Kami menemukan beberapa program pemerintah daerah yang masih belum transparan dalam pelaksanaannya, sehingga membuat masyarakat kesulitan untuk memantau realisasi anggaran,” kata juru bicara Fraksi RNR

Selain itu, Fraksi RNR juga mempertanyakan capaian program unggulan pemerintah daerah, seperti program peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas infrastruktur. Fraksi ini menilai bahwa program-program tersebut belum mencapai target yang diharapkan.

“Kami mengimbau pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan program-program daerah dan memperkuat evaluasi capaian program unggulan, agar masyarakat bisa lebih merasakan manfaat dari program-program tersebut,” tambah Yudi.

Pernyataan dari kelima fraksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan rekomendasi dan tindak lanjut terhadap laporan Pansus LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2022. Rapat paripurna tersebut ditutup dengan penyampaian rekomendasi dari fraksi-fraksi kepada pemerintah daerah, guna meningkatkan kualitas program-program daerah dan mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di Tanjung Jabung Timur.(Hen/Reni/Adv)